SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan rekrutmen guru PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK atau P3K) berimbas buruk terhadap nasib sekolah swasta.
Sekolah-sekolah swasta kini wajib kerja keras lagi agar bisa mempertahankan kelangsungan proses pembelajaran serta dalam meraih prestasi di masa depan.
Seperti kondisi sejumlah sekolah swasta di Sragen yang kini harus menelan pil pahit setelah mengalami krisis tenaga pengajar yang berkualitas.
Hal itu terjadi setelah sebagian pengajar yang berkualitas mereka eksodus karena diterima menjadi PNS (ASN) maupun dengan jalur PPPK dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi itu salah satunya dialami di SMK Pelita Bangsa Sumberlawang Sragen. Kepala Sekolah SMK tersebut, Andi Kusnanto mengatakan saat ini sekolahnya mengalami kekurangan 3 tenaga pengajar yang berkualitas.
Hal itu terjadi setelah tiga pengajar di sekolahnya diterima menjadi PNS (ASN) dan PPPK baru-baru ini. Menurutnya kondisi itu dialami banyak sekolah swasta lainnya se-Kabupaten Sragen, bahkan sekolah swasta diberbagai jenjang pendidikan di Indonesia.
“Saat ini dibuka banyak lowongan guru-guru segala mata pelajaran untuk mengisi formasi guru-guru di sekolah swasta di berbagai jenjang satuan pendidikan. Dikarenakan banyak guru-guru yang diterima sebagai ASN atau PNS dan P3K. Di SMK (Pelita Bangsa/PBS) Sumberlawang Sragen Jateng butuh personel pengajar,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (18/12/2021).
Andi mengungkapkan di sekolahnya saat ini mengalami kekosongan tenaga pengajar dan wajib mencarikan penggantinya yang lebih berkualitas.
Adapun yang dibutuhkan adalah guru bimbingan konseling (BK), dua guru TKJ (Teknik Komputer Jaringan) dan dua guru Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM).
Dari laporan yang Andi terima, kondisi serupa juga dialami di SMK Sakti Gemolong Sragen Di SMK itu, ada 14 guru yang sementara terkonfirmasi lolos seleksi PPPK, belum lagi sekolah swasta lainnya.
Ribuan Lowongan Guru Swasta
Diyakini dan tercatat ada ribuan guru swasta yang diterima sebagai ASN lewat jalur PPPK (P3K). Sehingga dalam waktu dekat akan banyak sekolah swasta yang kekurangan guru dan kelabakan, memutar strategi dalam mencari guru-guru penggantinya.
Menurut Andi, situasi ini memang menjadi dilematis bagi pengelola sekolah swasta. Di satu sisi, sekolah swasta sudah banyak membantu dari guru yang baru lulus kuliahnya hingga menjadi staf pengajar yang handal serta mumpuni.
Bahkan mengantar guru-guru meraih sertifikasi (dimana mempunyai pendapatan yang berbeda dengan guru-guru tetap yayasan biasa/belum sertifikasi).
Di sisi lain, ketika mereka akhirnya memilih mengikuti rekrutmen dan diterima PNS (ASN) lewat jalur PPPK, sekolah swasta pun tak punya daya untuk menahannya (karena pilihan ASN adalah impian banyak pribadi para pendidik).
Situasi ini menurutnya menjadi ujian berat (sebuah badai besar) bagi sekolah swasta. Terlebih eksodus guru itu terjadi di pertengahan tahun akademik yang sangat vital dalam perjalanan pengelolaan di sekolah sebagai tanggung jawab bersama.
“Sebetulnya sekolah swasta sudah membimbing guru-guru menjadi profesional. Tapi yang mengunduh sekolah negeri yang membuka lowongan PNS (ASN) lewat jalur PPPK. Sementara negara sepertinya tidak kasihan (belum terpikirkan lebih jauh) melihat dampaknya di sekolah swasta yang saat ini kelabakan ditinggal eksodus gurunya,” urai Andi.
Di sisi lain, Andi menyentil kebijakan pemerintah yang selama ini dirasa kurang peduli dengan perkembangan sekolah swasta, ibarat berjuang dalam proses pembelajaran secara mandiri.
Termasuk kebijakan penerimaan siswa baru yang terkesan menganakemaskan sekolah negeri dengan bebas membuka jurusan baru, dan menambah jumlah Rombel/kelas.
Sehingga berimbas kepada sekolah-sekolah swasta tiap tahun ajaran selalu mengalami penurunan jumlah siswa.
“Kami berharap langkah yang sama dan seirama segenap SMk swasta yang berdampak. Itu sangat penting sebab tahun ajaran baru dimulai tanggal 3 Januari 2022, agar kita bersama tidak disalahkan atau bahkan digugat oleh guru-guru yang akan eksodus. Kami benar-benar dihadapkan situasi sulit dan penuh tantangan.Jumlah siswa baru tiap tahun makin berkurang, kalau minta bantuan ke wali siswa sering dibilang pungli, saat LKS (Lomba Keahlian Siswa) ketika tidak bisa juara provinsi dibilang minim prestasi. Tapi kami tetap harus berjuang untuk mempertahankan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, Andi berharap pemerintah melalui dinas atau kementerian terkait bisa turut memikirkan kondisi tersebut yang lebih terpadu dan kami diajak ikut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan datang.
Sehingga kelangsungan sekolah swasta sebagai institusi yang turut andil membantu mencerdaskan anak bangsa, tetap bisa bertahan, menyenangkan semua pihak serta mempunyai prestasi yang membanggakan bagi wilayahnya. Wardoyo
