SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat terus diminta waspada seiring peningkatan kasus positif Covid-19 varian Omicron secara nasional.
Kewaspadaan dipandang penting lantaran hasil survei antibodi di Sragen mencatat setidaknya 6,5 persen warga tervaksin ternyata sudah mengalami penurunan kekebalan tubuh.
Ironisnya, penurunan kekebalan itu mencapai separuh lebih. Hal itu terungkap dari hasil zero survei yang dilakukan DKK Sragen belum lama ini.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan zero survei itu dilakukan untuk mengukur tingkat antibodi kekebalan masyarakat terhadap Covid-19.
Dari target 2.000 orang, DKK Sragen telah melakukan zero survei kepada 1.600 orang. Dari jumlah itu, sudah ada 640 orang yang hasilnya sudah keluar.
“Dari 640 yang hasilnya sudah keluar, ternyata ada 42 orang yang antibodinya di bawah 50 persen,” paparnya kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
Bupati menjelaskan hasil tersebut menunjukkan antibodi yang sudah dimiliki tidak mampu lagi untuk melawan jika virus Covid-19 atau Corona masuk ke tubuh.
“Dari 42 orang yang antibodinya di bawah 50 persen itu berarti antibodi yang ada sudah tidak mampu untuk melawan apabila ada Virus Corona. Apalagi varian Omicron,” terang Bupati Yuni.
Bupati menguraikan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, masyarakat yang mengikuti zero survei sudah melakukan vaksinasi tahap pertama.
Mereka rata-rata sudah divaksin antara delapan hingga 10 bulan lalu. Sehingga dalam kurun itu dimungkinkan mereka memang telah mengalami penurunan kekebalan tubuh.
“Ada juga satu orang yang memang belum divaksin Covid-19,” imbuhnya.
Dengan fakta itu, ia menyebut program vaksinasi booster nantinya dimungkinkan akan dimulai dari warga yang telah divaksin lebih duluan.
Menurutnya perlu ada pemilahan sasaran mana yang akan didahulukan untuk mendapat vaksinasi pemacu atau booster.
“Mungkin yang sudah dilakukan vaksin sekitar 10 bulan yang lalu sampai dengan 1 tahun itu yang kita dahulukan,” ujarnya.
Kemungkinan lain, vaksinasi booster akan berdasarkan skala prioritas dengan melihat dari data yang sudah ada. Sebab selama ini masyarakat yang melakukan vaksin 10-12 bulan lalu terdata dengan baik.
“Kita lihat saja dulu waktu vaksinasi tahap awal siapa? Ada ASN, perangkat desa, TNI-Polri nanti kita dahulukan. Misalnya ada warga masyarakat protes kan kita punya data,” pungkasnya. Wardoyo
