JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberi nama Ibu kota negara (IKN) yang berada di Kalimantan dengan nama Nusantara
Sebelum itu, soal pemberian nama itu sempat memunculkan perdebatan pada sebagian tokoh dan politikus yang dikenal kritis terhadap Jokowi seperti Rocky Gerung dan Fadli Zon.
Entah hanya sebagai siindiran atau serius, Rocky Gerung sempat mengusulkan nama Jokowikarta sebagai bama IKN yang baru. Sementara Fsdli Zon menyarankan nama Jokowi.
Namun akhirnya, Presiden Jokowi telah memutuskan nama Nusantara untuk IKN yang baru nanti.
Pemilihan nama Nusanara itu tidak sembarangan, namun memiliki makna dan alasan yang mendasari pemilihan nama tersebut.
“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Namun demikian, nama Nusantara itu masih memunculkan kritik dari sebagian kalangan dan pengamat atau akademisi. Sslahbsatunya adalah dari JJ Rizal, seorang pemerhati sejarah.
“Pemberian nama Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang setara, tetapi mewakili arogansi ‘Keraton Jawa’ gaya baru,” ujar JJ Rizal.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung sepakat dengan nama Nusantara itu karena sesuai dengan pertimbangan historis, sosiologis, serta filosofis yang nantinya tertera di dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Menanggapi hal tersesebut, Teras Narang perwakilan dari DPD RI mengatakan bahwa, “Dalam dinamika ini, dalam hemat kami, pemerintah perlu segera menyiapkan penjelasan tertulis terkait pemilihan nama ini. Terlebih pemilihan nama ini sebelumnya tidak muncul di draf RUU maupun naskah akademik,” tutur Teras.
Maka dari itu, pemberian nama yang dampak luas ini, perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian yang akan datang.
“Kalau tidak diperjelas nanti ada anggapan apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti menjadi Nusantara. Saya menilai agar tidak terjadi kebingungan maka disebutkan ‘Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara’,” ungkap Doli ketika Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Sebetulnya terdapat 80 usulan nama sebagai opsi ibu kota baru dan mana yang dipilih adalah ranah pemerintah. Akhirnya, nama Nusantara yang dipilih oleh pemerintah.
“Tadi kami tanya kira-kira nama Ibu Kota Negara (IKN) mau diputuskan kapan, apakah diserahkan kepada pemerintah atau disebutkan langsung dalam RUU IKN. Lalu kami sepakat langsung dimasukkan saja dalam satu bagian dalam keputusan dan ditanyakan apakah pemerintah sudah ada nama, dijawab sudah yaitu Nusantara,” tambah Doli. Arlita Andriani
