Geregetan Pernyataan Dirjen, Ketua Komisi B DPRD Jateng Desak Pemerintah Lakukan Revolusi Selamatkan Petani. Cabut Subsidi Pupuk, Naikkan HPP Gabah di Atas Rp 5.500!

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan kontroversial Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi soal harga gabah anjlok tak boleh dikeluhkan dan pupuk kurang karena pemakaian boros, menuai reaksi keras dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya menyayangkan, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto bahkan menilai pernyataan Dirjen itu justru seolah menunjukkan tidak adanya kemauan dari pejabat pemerintah untuk menyejahterakan petani.

Karenanya ia mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera melakukan revolusi terkait kebijakan di bidang pertanian.

“Harus ada kebijakan yang revolusioner untuk pertanian. Kalau nggak ya begini terus, sudah biasa petani tangguh, nggak boleh ngeluh dan ya tidak sejahtera,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (8/2/2022).

Legislator asal PDIP itu menyampaikan pernyataan Dirjen yang menyebut petani tangguh tidak boleh ngeluh harga gabah anjlok saat panen raya, menandakan bahwa keluhan itu seolah dianggap hal biasa di mata pejabat pertanian.

Padahal di mata petani, harga gabah saat panen menjadi sangat penting. Harga itu akan sangat menentukan hasil petani yang selama ini sudah banyak dibebani biaya produksi.

“Kalau menganggap harga gabah anjlok hal biasa, berarti kan seperti tidak ada kemauan mengarah kesejahteraan petani. Lha dari dulu, petani itu apapun kondisinya ya tetap tangguh. Wong mau demo juga nggak bisa karena mereka kerja terus,” urainya.

Sumanto menggambarkan dengan harga gabah kering panen (GKP) di bawah Rp 4.000 saat ini, jika dikalkulasi maka pendapatan petani hanya Rp 400.000 per lahan 2.000 meter persegi per musim tanam.

Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan Rp 4.200 perkg pun, pendapatan petani juga masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).

Sementara, realitanya dari 3,5 juta petani di Indonesia, hampir separuh di antaranya masuk kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan maksimal 2000 m2. Termasuk di Jawa Tengah, petani kelompok ini juga mendominasi.

“Padahal UMK saja sekarang sudah Rp 2 juta. Kalau dengan kondisi itu mereka mengeluh lalu dikatakan tangguh, ya mereka selamanya tidak akan sejahtera terus,” urainya.

Ambil Alih Gabah Seperti BBM

Atas kondisi itu, ia menyampaikan harus ada upaya revolusi dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kecil yang jumlahnya mayoritas itu.