JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Geregetan Pernyataan Dirjen, Ketua Komisi B DPRD Jateng Desak Pemerintah Lakukan Revolusi Selamatkan Petani. Cabut Subsidi Pupuk, Naikkan HPP Gabah di Atas Rp 5.500!

   

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan kontroversial Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi soal harga gabah anjlok tak boleh dikeluhkan dan pupuk kurang karena pemakaian boros, menuai reaksi keras dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya menyayangkan, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto bahkan menilai pernyataan Dirjen itu justru seolah menunjukkan tidak adanya kemauan dari pejabat pemerintah untuk menyejahterakan petani.

Karenanya ia mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera melakukan revolusi terkait kebijakan di bidang pertanian.

“Harus ada kebijakan yang revolusioner untuk pertanian. Kalau nggak ya begini terus, sudah biasa petani tangguh, nggak boleh ngeluh dan ya tidak sejahtera,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (8/2/2022).

Legislator asal PDIP itu menyampaikan pernyataan Dirjen yang menyebut petani tangguh tidak boleh ngeluh harga gabah anjlok saat panen raya, menandakan bahwa keluhan itu seolah dianggap hal biasa di mata pejabat pertanian.

Padahal di mata petani, harga gabah saat panen menjadi sangat penting. Harga itu akan sangat menentukan hasil petani yang selama ini sudah banyak dibebani biaya produksi.

“Kalau menganggap harga gabah anjlok hal biasa, berarti kan seperti tidak ada kemauan mengarah kesejahteraan petani. Lha dari dulu, petani itu apapun kondisinya ya tetap tangguh. Wong mau demo juga nggak bisa karena mereka kerja terus,” urainya.

Sumanto menggambarkan dengan harga gabah kering panen (GKP) di bawah Rp 4.000 saat ini, jika dikalkulasi maka pendapatan petani hanya Rp 400.000 per lahan 2.000 meter persegi per musim tanam.

Baca Juga :  Dagang Ciu di Bulan Ramadhan, Warga Sambungmacan, Sragen Dirazia Polisi, 3 Botol Miras Disita

Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan Rp 4.200 perkg pun, pendapatan petani juga masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).

Sementara, realitanya dari 3,5 juta petani di Indonesia, hampir separuh di antaranya masuk kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan maksimal 2000 m2. Termasuk di Jawa Tengah, petani kelompok ini juga mendominasi.

“Padahal UMK saja sekarang sudah Rp 2 juta. Kalau dengan kondisi itu mereka mengeluh lalu dikatakan tangguh, ya mereka selamanya tidak akan sejahtera terus,” urainya.

Ambil Alih Gabah Seperti BBM

Atas kondisi itu, ia menyampaikan harus ada upaya revolusi dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kecil yang jumlahnya mayoritas itu.

Caranya yakni dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani. Jika dengan HPP saat ini Rp 4.200 tidak menguntungkan petani, pemerintah harusnya bisa menaikkan HPP hingga Rp 5.500 perkilogram atau lebih.

Menurut legislator asal Karanganyar itu, harus ada keberanian dari pemerintah menaikkan HPP. Bahkan jika perlu pemerintah mengambil alih pengelolaan harga gabah seperti halnya pengelolaan BBM.

“Dengan HPP gabah diatur pemerintah, harga akan bisa distabilkan oleh pemerintah. Siapa yang ditunjuk bisa Bulog atau korporasi seperti BBM itu. Itu baru namanya solusi. Seperti pemerintah mengelola BBM, padahal gabah itu sebenarnya jauh lebih penting dari minyak. Makanya harus diambil alih, itu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau kesejahteraan petani ini ditingkatkan, kemiskinan pasti turun,” terangnya.

Baca Juga :  Bioskop legendaris Garuda Theatre Sragen: Kenangan Manis Masa Lalu

Cabut Subsidi Pupuk, Naikkan HPP

Sementara soal problem klasik pupuk, Sumanto memandang jika memang pemerintah susah memenuhi kebutuhan petani, lebih baik subsidi pupuk dicabut.

Subsidi itu nantinya bisa dialihkan untuk menaikkan HPP gabah sehingga bisa di atas Rp 5.500 perkg atau lebih.

Para ibu saat menanam padi di lokasi demplot pupuk berimbang di Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jumat (9/4/2021). Foto/Wardoyo

Soal kekhawatiran harga-harga lain ikut naik dan berdampak pada warga selain petani, nantinya bisa diatasi dengan mekanisme pemberian subsidi.

Urusan ini nanti bisa dibackup kementerian sosial melalui bansos seperti yang diberikan selama ini.

“Kalau gabah naik, yang tidak tani kan tetap bisa mendapatkan subsidi. Pemerintah nanti melalui kementerian sosial bisa membagikan subsidi beras, PKH, BPNT dan sebagainya,” tandasnya.

Di bagian akhir, Sumanto meminta agar persoalan pertanian utamanya HPP gabah dan pupuk tidak lagi dianggap sesuatu yang biasa oleh pemerintah.

Seharusnya, aparatur pemerintah mulai berfikir bagaimana menyejahterakan petani dengan mengambil kebijakan revolusioner seperti di atas.

“Kalau hanya ngurusi subsidi terus, selamanya masalahnya tidak akan selesai. Wong problem pupuk dan gabah ini sudah perpuluh- puluh tahun. Makanya kalau mau membela petani ua cabut subsidi pupuk, HPP dinaikkan di atas Rp 5.500 perkg,” tandasnya. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com