JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Geruduk Kecamatan, Puluhan Perangkat Desa Gondang Sragen Sepakat Tak Input Eks Bengkok. Klaim Perintah Presiden Langsung!

Belasan perangkat desa dari berbagai desa di Kecamatan Gondang saat berada di kantor kecamatan membahas soal bengkok, Rabu (9/2/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi penolakan terhadap penarikan dan pelelangan tanah kas desa jatah perangkat, terus neluas.

Puluhan perangkat desa di Kecamatan Gondang, Sragen yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa (Praja) menggeruduk kantor kecamatan setempat, Rabu (9/2/2022) untuk menyuarakan penolakan.

Mereka datang dari berbagai desa di Kecamatan Gondang. Sedianya menghendaki beraudiensi dengan camat, namun karena Camat tidak di kantor sehingga para perangkat itu ditemui Sekcam Gondang.

Sekdes Srimulyo, Sunarno menyampaikan kedatangan di kecamatan itu untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai perjalanan pemerintah desa.

Baca Juga :  Sosok Tyas Damai, Wanita Hebat di Balik Sekda Sragen Tatag Prabawanto. Puji Loyalitas Suami Sampai Tak Pernah Mau Cuti untuk Liburan

Termasuk soal tanah kas desa atau eks bengkok jatah perangkat yang kini diwacanakan ditarik ke Siskeudes untuk dilelang secara terbuka.

“Pertama tadi kita sosialisasi soal beberapa persoalan termasuk ADD yang belum cair karena masih ada revisi. Kemudian masalah input tanah bengkok ke Siskeudes itu tadi teman-teman menolak karena pada dasarnya tidak sesuai dengan UU Desa dan juga PP,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , seusai sosialisasi.

Sunarno menyampaikan perangkat desa tetap mengajukan supaya diadakan revisi terhadap Perbup No 76/2022.

Dari penyampaian Sekcam, menurutnya saat rapat dengan FKKD, Bupati mengisyaratkan akan dilakukan revisi Perbup pada bulan Oktober mendatang.

Baca Juga :  Peringatan HKP, Pemkab Sragen Warning PNS Tak Coba-Coba Terlibat Radikalisme dan Gerakan Ekstrim. Ingat Sanksinya!

Sehingga desa diharapkan segera menginput eks bengkok ke Siskeudes.
Namun hal itu langsung ditolak oleh para perangkat desa yang hadir.

“Masalahnya bengkok itu sudah dimasukkan ke APBDes sejak tahun lalu. Yang jadi persoalan ada wacana mau dilelang umum. Itu jelas tidak sesuai dengan UU Desa dan PP. Tidak ada bahasa yang mengatakan bengkok harus dilelang,” terangnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com