JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Jika Terbukti, 2 Perangkat Desa Terpilih di Gemantar Sragen Bisa Terancam Diberhentikan

Dwi Agus Prasetyo. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua perangkat desa terpilih hasil seleksi penjaringan penyaringan di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, terancam bisa diberhentikan.

Sanksi itu bisa dijatuhkan apabila kasus dugaan penggunaan sertifikat kursus yang mereka gunakan saat proses seleksi, terbukti palsu.

Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Sragen, Dwi Agus Prasetyo, Minggu (27/2/2022). Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan dalam Perda dan Perbup sudah diatur secara jelas perihal perangkat desa yang berproses hukum.

Jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan sudah ada putusan inkrah, maka sudah memenuhi persyaratan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.

“Kalau dalam Perbub dan Perda kita sudah diatur. Bahwa sanksi pemberhentian bisa dijatuhkan apabila seorang perangkat desa terbukti melakukan pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Apalagi kalau kasusnya Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), maka bisa diberhentikan tanpa melihat ancaman hukumannya,” paparnya melalui sambungan telepon.

Baca Juga :  Hari Keempat Perburuan, Jejak 5 Napi Kabur di Sragen Masih Gelap. 8 Tim Buser Dikerahkan Menyisir 24 Jam

Termasuk kasus dua perangkat desa terpilih di Gemantar Mondokan yang dilaporkan ke Polres, akan berlaku ketentuan yang sama.

Apabila memang terbukti dan sudah ada putusan inkrah dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan dari jabatan.

Meski demikian, dalam menyikapi kasus di Gemantar, Pemkab tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pemkab tetap menghormati proses hukum yang berjalan sembari menunggu bagaimana proses hukum itu berjalan. Setelah ada putusan, barulah mekanisme dan ketentuan di Perbup dan Perda itu bisa diterapkan.

“Kita tunggu proses hukum dulu. Bagaimana nanti putusannya apakah terbukti atau tidak, kalau sudah ada putusan inkrah, mekanisme baru akan dijalankan. Yang jelas kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, ya nanti sudah masuk dalam kategori untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai perangkat desa,” jelasnya.

Baca Juga :  Seleksi Perangkat Desa Karangtalun Diwarnai Protes Keberatan. Peserta Ranking 2 Persoalkan Skor CAT dan Nilai Sertifikat!

Lebih lanjut, Agus menguraikan untuk perangkat desa yang berproses hukum, jika sudah ditetapkan tersangka, maka ada proses pemberhentian sementara.

Kemudian selama penetapan tersangka, juga diterapkan pengurangan gaji atau menerima gaji tidak penuh.

Dilaporkan ke Polres Sragen

Sebelumnya, dua perangkat desa terpilih di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, dilaporkan ke Polres Sragen.

Keduanya dilaporkan atas dugaan menggunakan sertifikat pendidikan non formal palsu alias tidak melalui proses pendidikan sebenarnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com