JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pertahankan Jatah Bengkok, 1.000 Perangkat Desa di Sragen Bersatu Geruduk DPRD. Ketua Praja: Pingin Perangkat Ayem Atau Galau!”

Seribuan perangkat desa di Sragen yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa (Praja) saat berkumpul usai beraudiensi dengan Pemkab di DPRD untuk mempertahankan jatah bengkok sebagai tunjangan, Senin (7/2/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seribuan perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban perangkat desa (Praja) Sragen menggeruduk kantor DPRD setempat, Senin (7/2/2022).

Aksi itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari sikap mereka yang sejak awal menolak kebijakan penarikan jatah tanah bengkok perangkat desa ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Mereka tetap menuntut agar jatah tanah bengkok melekat pada jabatan perangkat yang dikelola sebagai tunjangan tanpa harus dilelang.

Seribuan perangkat desa itu datang dari perwakilan 19 kecamatan yang ada di Sragen. Mereka kemudian diterima beraudiensi dengan perwakilan Pemkab yang difasilitasi Ketua DPRD Suparno, Wakil Ketua DPRD dan Komisi I DPRD.

Baca Juga :  Ini Video Detik-Detik Kecelakaan Tabrak Lari Tewaskan Pegawai Dishub Sragen. Simak Polah Pengemudi Truk Usai Menabrak!

Di hadapan forum, Ketua Praja Sragen, Sumanto mengatakan perangkat desa tidak menolak tanah bengkok dimasukkan atau dicatatkan sebagai aset desa.

Namun yang ditolak adalah pencatatan tanah bengkok ke Siskeudes untuk kemudian dilelang terbuka. Sebab mengacu pada UU 6/2014 dan PP 47, bahwa bengkok itu melekat pada jabatan Kades dan Perdes.

“Tidak ada satu pasal, satu ayat atau kalimat pun di UU dan PP yang menyatakan bengkok harus dilelang. Tetapi kenapa harus dirubah pakai mau dilelang. Intinya kami dari hati kepada pemerintah bahwa bengkok harus melekat di jabatan kades dan perangkat,” paparnya kepada wartawan.

Baca Juga :  Disodori Amplop Tebal di Kantor Ferdy Sambo, 2 Staff LPSK Sampai Gemetaran. Tebalnya Sampai Segini!
Suasana audiensi soal bengkok antara perwakilan Praja dengan Pemkab dan pimpinan DPRD di Ruang Serbaguna DPRD Senin (7/2/2022). Foto/Wardoyo

Sumanto mengklaim selama ini pengelolaan tanah bengkok Kades dan Perdes juga tidak pernah bermasalah secara aturan.

Sebagai tolok ukur bahwa selama beberapa tahun terakhir, Pemkab juga selalu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurutnya hal itu menandakan bahwa pengelolaan bengkok itu sudah benar dan tidak ada yang dilanggar.

Kebijakan Pemkab yang berencana menarik dan melelang setelah 4 tahun Perbup 76/2017 berjalan, justru dinilai hanya membuat kegaduhan di kalangan perangkat.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com