JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Sragen Memanas, Perangkat Desa Mulai Buka Suara. Ada Intimidasi!

Seribuan perangkat desa di Sragen yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa (Praja) saat berkumpul mendengarkan penjelasan dari Ketua Praja, Sumanto usai beraudiensi dengan Pemkab di DPRD untuk mempertahankan jatah bengkok sebagai tunjangan, Senin (7/2/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik penarikan tanah bengkok atau kas desa jatah perangkat desa ke sistem keuangan desa (Siskeudes) membuat situasi makin memanas.

Di tengah audiensi menolak penarikan jatah bengkok yang digelar di DPRD Sragen, Senin (7/2/2022), kalangan perangkat desa mulai buka suara soal indikasi adanya intimidasi.

Saat audiensi berlangsung, salah satu perangkat desa asal Ketro, Tanon, Iksan menyampaikan ada indikasi tekanan kepada desa apabila tidak menginput tanah kasnya ke Siskeudes.

“Ada intimidasi, kalau tidak diinput maka pencairan ADD akan ditunda. BKK tidak akan dicairkan,” paparnya saat menyampaikan aspirasi di hadapan forum audiensi.

Baca Juga :  Punya Ciri Khas, Sriyanto Saputro Sebut Karawitan Gaya Sragenan Akan Tetap Hits dan Asyik Dinikmati

Iksan juga mempertanyakan mengapa penarikan jatah bengkok itu hanya berlaku pada perangkat desa yang aktif. Sementara perangkat yang sudah purna dan menerima bengkok jatah pensiun, tidak jelas pengaturannya di Perbup 76/2017.

“Mestinya Perdes yang purna dan masih tunjangan bengkok pengelolaan tanah kas, ya harus ditarik juga. Tapi mengapa yang ditarik yang aktif saja. Yang purna tidak ada aturan jelas,” urainya.

Kadus Kebonromo, Ambang mengamini adanya indikasi intimidasi terkait arahan ke desa untuk menginput tanah kas perangkat ke Siskeudes.

Baca Juga :  Kabar Baik, 6.000 UMKM di Sragen Bakal Dibuatkan Wadah Jualan Digital. Mantan Bupati Untung Wiyono: Jualan Jadi Lebih Laku!

Ia juga menyayangkan tekanan dan intimidasi yang dilakukan birokrasi di atas terhadap desa.

“Sangat disayangkan. Ada intimidasi dari penguasa dalam hal input data kas desa ini,” ujarnya.

Ada Arahan Input 

Ketua Praja Kecamatan Tanon, Agus Salim menyebut banyaknya desa yang diam-diam sudah menginput itu terjadi karena keputusan input ke Siskeudes selama ini lebih karena keinginan kepala desa.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua