JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Data Miskin Sering Picu Kecemburuan, 2 Pejabat Dinas Sragen Langsung Dihadirkan di Kediaman Anggota DPRD Bambang Pur di Gondang

Para Ketua RT RW dan perangkat desa di Gondang dan Sambi saat mendengarkan paparan dari Kepala DKK, Hargiyanto sembari menunggu buka puasa di kediaman legislator Bambang Widjo Purwanto di Gondang, Jumat (29/4/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua pejabat di Sragen yakni Kepala DKK, Hargiyanto dan Sekretaris Dinas Sosial, Finuril Hidayati, dihadirkan di acara buka bersama Paguyuban RT dan RW yang digelar di kediaman anggota DPRD Bambang Widjo Purwanto, Jumat (29/4/2022) petang.

Kedua pejabat itu sengaja diundang untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan soal data kemiskinan yang selama ini banyak memicu problem dan kecemburuan di masyarakat.

Terutama dalam hal data yang terkait bantuan sosial dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dua pejabat itu diminta memberikan penjelasan di hadapan sekitar 150 Ketua RT RW dari Desa Gondang Kecamatan Gondang dan Desa Sambi Kecamatan Sambirejo.

“Iya, problem di lapangan, data kemiskinan itu sering memicu kecemburuan. Kadang yang mampu malah masuk, yang miskin luput. Yang jadi masalah ketika nanti ada bantuan atau untuk pelayanan kesehatan. Makanya sore ini kami hadirkan pejabat Dinsos dan DKK agar memberi pemahaman ke perangkat maupun RT RW bagaimana proses pendataan, pengusulan apabila ada yang tercecer dan sebagainya,” ujar Bambang Widjo Purwanto di sela kegiatan.

Baca Juga :  Terjerat Narkoba, 39 Warga Sragen Dijebloskan ke Penjara. Peredaran Pil Koplo Makin Memprihatinkan
Sekretaris Dinsos, Finuril Hidayati saat memberikan sosialisasi dan pemahaman soal DTKS dan sebagainya di hadapan Ketua RT RW yang hendak berbuka puasa di kediaman Bambang Widjo Purwanto. Foto/Wardoyo

Legislator yang akrab disapa Bambang Pur itu menguraikan data kemiskinan sangat krusial terutama apabila terkait layanan kesehatan.

Di satu sisi sering dijumpai warga tak mampu justru tak mendapat fasilitas kesehatan gratis, akan tetapi ada yang secara ekonomi mampu malah masuk data.

“Seperti di RT saya ini ada Pak Mulyadi. Orang sudah tua, KK sendiri, jalan saja udah gak bisa. Dia harus bayar BPJS mandiri karena nggak masuk data miskin dan nggak dapat fasilitas Jamkesmas atau Jamkesda. Kasihan kadang preminya dibayar dari uang yang dikasih anaknya, kadang bantuan dari warga. Sementara perangkat kadang bingung mau mengusulkannya gimana,” ujarnya.

Baca Juga :  Duduk di Kursi Roda, AKBP Benny Mendadak Berlinang Air Mata Melihat Sosok Ini

Dengan mendapat penjelasan dari pejabat berwenang, diharapkan para Ketua RT, RW, perangkat hingga kepala desa yang hadir bisa lebih memahami bagaimana aturan dan teknisnya.

Sehingga bisa segera bertindak apabila mendapati ketidaksesuaian data di lapangan utamanya terhadap warga miskin yang tercecer dari data.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua