Beranda Umum Nasional Kemenhub Belum Bisa Stop Kapal yang Angkut CPO yang Akan Diekspor, Ini...

Kemenhub Belum Bisa Stop Kapal yang Angkut CPO yang Akan Diekspor, Ini Sebabnya

ilustrasi kapal pengangkut produk ekspor / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Sejauh ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menghentikan kapal yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO).

Pasalnya, sejauh ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerbitkan larangan ekspor.

Plt. Dirjen Perhubungan Laut, Mugen Sartoto mengatakan,  apabila kementerian terkait yang mengelola/mengawasi tata niaga sudah mengeluarkan larangan ekspor, Kemenhub memastikan tidak akan ada kapal yang digunakan untuk ekspor CPO.

Ia mengatakan, instansinya memang bakal membatasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pasca pemerintah mengumumkan larangan ekspor minyak mentah atau CPO.

“Kami memastikan dokumen kapal dan muatan harus clean and clear sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diberikan,” ujarnya, Senin (25/4/2022).

Selain itu, saat ini Kemenhub masih menunggu aturan dari Kementerian Perdagangan terkait dengan larangan ekspor CPO itu.

Baca Juga :  Presiden Prabowo On The Spot di Aceh Tamiang, Warga Serbu Posko Kesehatan Pegadaian

Pasalnya, apabila belum aturan dari Kemendag, Kemenhub juga belum bisa menerbitkan Surat Edaran untuk melarang kapal berlayar.

Sebelumnya, berdasarkan catatan, Kementerian Perdagangan menyatakan belum bisa memastikan larangan mengekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) bisa menurunkan harga komoditas tersebut di pasaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus menggodok kebijakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi itu.

Dia mengatakan tindak lanjut dari arahan Jokowi tersebut masih digodok dengan melibatkan sejumlah instansi penting seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Polri.

“Inikan kami lagi usaha semua. Ini lagi digodok dalam rapat dengan beberapa menteri dan instansi soal tindak lanjut arahan Presiden (Jokowi) seperti apa,” ujarnya.

Baca Juga :  Prabowo Tak Segan Pecat Pejabat Tak Mampu Kerja

www.tempo.co

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.