JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pengamat: Koalisi dengan PAN dan PPP, Langkah Strategis Golkar Menuju Pilpres 2024

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pertemuan dengan Ketum PPP, Suharso Monoarfa daan Ketum PAN, Zulkifli Hasan / istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meskipun belum ada pernyataan secara resmi, namun pertemuan tiga Ketua Umum (Ketum) partai politik, Golkar, PAN dan PPP di Menteng, Jakarta, Kamis (12/5/2022) tersebut merupakan sinyal tegas adanya koalisi.

Demikian pendapat yang dilontarkan oleh pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Menurutnya, ketiga partai ini ingin muncul memberikan alternatif pilihan pada Pilpres ke depan.

“Ini merupakan kode keras koalisi. Meski tidak disampaikan secara eksplisit namun publik sudah bisa membaca ke arah sana,” ujar Adi Prayitno media di Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga :  Astagfirullah, 11 Santriwati di Depok Jadi Budak Nafsu Ustad dan Kakak Kelasnya. Dipanggil Satu Persatu Lalu Digarap di Ruangan

Ia melanjutkan, munculnya Golkar, PAN dan PPP bersama, memberi alternatif baru koalisi setelah publik mempersepsikan Gerindra dan PDIP akan berkoalisi di Pilpres 2024.

Dosen UIN Jakarta tersebut menilai partai Golkar sendiri terlihat tampil sebagai partai tengah yang mampu membangun koalisi Nasionalis-Religius, dengan PAN dan PPP.

“Relatively, Golkar itu paling mudah diterima oleh partai-partai lain saat ini. Inilah kelebihan Golkar dibandingkan partai lain,” ucap pengamat politik dan peneliti LIPI itu, seperti dikutip dalam rilis ke Joglosemarnews.

Adi mencontohkan hambatan psikologis yang dihadapi jika PDIP berkoalisi dengan PKS atau jika Gerindra berkoalisi dengan Nasdem.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Pemerintah Proyeksikan Industri Olah Raga Jadi Industri Modern

“Golkar tidak memiliki hambatan itu. Bahkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, bisa diterima oleh semua partai,” ungkap Adi.

Selanjutnya Adi menuturkan, jika Koalisi Indonesia Bersatu ini terbentuk maka telah memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold seperti disyaratkan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua