SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemkot Solo bakal tetap mempertahankan status Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) meskipun pusat menghapus tenaga honorer. Hal itu merupakan salah satu upaya menyikapi rencana penghapusan honorer yang dilakukan pemerintah pusat mulai November 2023 mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Dwi Ariyatno mengatakan, pihaknya menyiapkan beberapa skema dengan tidak menggunakan jasa pihak ke tiga. Pihaknya tetap akan mempertahankan tenaga pelayanan dasar yang tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tenaga yang tidak bisa diangkat PPPK diantaranya pramu kebersihan, pramu bakti, dan pranata pasukan pengamanan dalam dan petugas keamanan,” ujarnya, Rabu (8/6/2022).
Dwi menambahkan, pihaknya tetap mempertahankan TKPK berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemkot Solo.
“Skema TKPK yang kita bikin punya regulasi, dasar walaupun sifatnya lokal (Perwali). Jadi tenaga kerja itu mendapat perlindungan. Dalam kontrak kerjanya ada hak, kewajiban, ikatan kerja, ada perlindungan sosial,” imbuhnya.
Dwi menekankan, meskipun TKPK, mereka tetap mendapatkan upah yang layak sesuai Upakah Minimun Kota (UMK). Pengadaan jasa TKPK sendiri dilaksanakan dengan ujian seleksi meliputi seleksi syarat administrasi, ujian tertulis, ujian teknis dan wawancara.
“TKPK bisa diberhentikan setiap saat berdasarkan hasil evaluasi kinerjanya. Misalnya, ada yang melanggar hari ini putus perjanjian kerja langsung cari gantinya bisa. Misal petugas sampah malas, tidak pernah masuk kerja, hari ini putus (kontrak) besok cari tenaga baru bisa,” pungkasnya. Prihatsari
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
