JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tolak Penghapusan Honorer, Anggota DPRD Sragen Ini Minta Menpan-RB Segera Cabut Surat Edaran. “Tidak Perlu Malu!”

Legislator sekaligus anggota KTNA Sragen, Bambang Widjo Purwanto saat menyampaikan temuan dan kondisi problem distribusi pupuk di lapangan saat audiensi di DPRD Sragen, Kamis (19/11/2020). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) soal wacana penghapusan honorer mulai tahun 2023, tak henti menuai polemik.

Tak hanya Pemkab Sragen yang tidak sependapat, kalangan DPRD pun juga seirama. Salah satu anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto mendukung Pemkab untuk tidak serta merta menghapus tenaga honorer.

Sebaliknya, ia meminta Menpan-RB untuk mengkaji ulang bahkan mencabut SE tersebut lantaran dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Saya heran dengan kebijakan yang dibuat oleh Menpan-RB. Kebijakan itu sangat tidak populis apalagi lahir di saat situasi ekonomi yang sedang menurun.
Maka dari itu saya mohon kepada Menteri PAN-RB agar mencabut SE tersebut. Tidak perlu malu,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (28/6/2022).

Baca Juga :  Polisi Usut Kasus Tewasnya Buruh Pabrik Bricon Sambungmacan. Kepala dan Leher Patah, Relawan Sampai Tak Tega

Bambang menguraikan wacana penghapusan honorer itu justru akan menjadi blunder bagi pemerintah jika benar diterapkan.

Sebab realitanya, sejak pemberlakuan moratorium pengangkatan PNS selama beberapa tahun lalu, hampir sebagian besar daerah banyak ditopang oleh tenaga honorer.

Menurutnya sebelum membuat kebijakan, mestinya pemerintah pusat melakukan kajian jumlah pegawai di setiap daerah. Sebab kebutuhan pegawai di setiap daerah tidak sama.

Seperti di Sragen yang selama ini dinilai juga banyak ditopang oleh tenaga honorer. Terutama pegawai di bidang teknis dan administrasi.

“Selama beberapa tahun terakhir tidak pernah ada pengangkatan PNS untuk tenaga administrasi. Yang ada hanya tenaga guru dan medis. Saya bisa melihat di beberapa satuan kerja. Misal di SMP, untuk tenaga administrasi itu 90 % diisi honorer,” urainya.

Baca Juga :  Semarak Wajah Baru Desa Wisata Batik Kliwonan Jelang HUT RI. Semua RT Unjuk Keindahan Pesona Batik
Bambang Widjo Purwanto. Foto/Wardoyo

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah OPD yang pegawai teknis dan administrasinya juga banyak diisi oleh tenaga berstatus honorer.

Dengan realita itu, ia khawatir jika penghapusan tenaga honorer itu diberlakukan, maka akan berimbas pada jalannya roda kinerja di OPD atau instansi.

“Bayangkan kalau kemudian honorer dihapus, terus siapa yang akan kerja. Seperti di BPBD, Damkar misalnya. Jumlah PNS-nya berapa, kebanyakan kan masih honorer. Kalau honorer dihapus, nanti bisa-bisa nggak ada yang melayani masyarakat ketika kebakaran atau ada bencana,” jelasnya.

Atas pertimbangan itulah, Bambang Pur meminta agar Menpan-RB segera membatalkan dan mencabut SE penghapusan honorer itu.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com