SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bersubsidi yang akan diterapkan dengan pembelian memakai aplikasi MyPertamina, menuai protes di Sragen.
Tak hanya warga, kalangan DPRD juga menolak pemberlakuan kebijakan pembelian BBM dengan aplikasi tersebut.
Selain menyusahkan, kebijakan itu dinilai akan makin membebani masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini.
“Rakyat itu sekarang hidupnya sudah sulit. Jangan ditambah lagi hal-hal yang menyulitkan kehidupannya. Inovasi itu harusnya memudahkan, bukan malah buat aturan-aturan yang bikin ribet. Wong mau belanja BBM saja kok harus pakai aplikasi,” papar anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (11/7/2022).
Bambang mengungkapkan Pertamina mestinya melakukan kajian dan survei terlebih dahulu ke lapangan sebelum membuat kebijakan.
Menurutnya aturan pembelian BBM pakai aplikasi itu dirasa hanya akan mempersulit masyarakat.
Sebab tidak semua orang memiliki HP android sementara aplikasi itu hanya bisa diakses dengan HP.
Ia khawatir jika diterapkan maka akan menjadi persoalan baru di masyarakat. Terlebih bagi warga di daerah atau pedesaan atau orang tua, yang tidak memiliki atau bisa mengoperasikan HP android.
“Tidak semua daerah punya kemampuan yabg sama. Jangan disamakan dengan Ibukota. Jangan mengedepankan profit oriented saja yang akhirnya malah bikin sengsara rakyat. Sekarang sambate (keluhannya) masyarakat itu urip sak iki kok angel tenan. Kakehan (kebanyakan) aturan malah bikin rakyat sengsara. Wong beli BBM itu yo nggak ngemis, pakai uang sendiri. Kok digawe angel (dibuat susah). Masya Allah,” ujarnya kesal.
Pembatasan pembelian dengan aplikasi juga dinilai mempersulit kalangan petani yang biasanya membutuhkan solar untuk operasional mesin-mesin pertanian.
Kebijakan itu dianggap makin membebani di tengah kondisi petani yang sudah terpuruk dengan mahal dan sulitnya pupuk subsidi.
Bambang sampai menyebut kebijakan Pertamina itu diibaratkan secara tidak no langsung akan membunuh petani yang mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah.
“Ketika panen harga ambleg. Apa nggak kasihan masih ditambah beli BBM saja harus pakai aplikasi. Semoga tangisan dan jeritan masyarakat kecil ini di dengar Pak Menteri BUMN sampai Presiden. Karena ini persoalan serius menyangkut kehidupan masyarakat kecil,” tegasnya.
Atas dasar itulah, legislator asal Gondang itu meminta agar Pertamina mengkaji ulang kebijakan itu.
Bahkan ia berharap kebijakan itu lebih baik dibatalkan dan layanan pembelian dikembalikan seperti sebelumnya.
“Kalau mau melakukan pembatasan agar tepat sasaran, silakan cari formula yang bisa dilakukan tapi tidak menyulitkan masyarakat. Inovasi itu harusnya memudahkan bukan malah menyengsarakan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, Cosmas Edwi Yunanto mengatakan sejauh ini belum ada petunjuk resmi soal penerapan pembelian BBM dengan aplikasi di Sragen.
Pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengingat sampai detik ini juga belum ada pemberitahuan terkait hal itu.
“Kami tahu baru sebatas berita di televisi. Secara resminya belum ada petunjuk kapan diberlakukan dan Sragen kapan gitu belum ada,” jelasnya. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
