BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Boyolali menetapkan darurat kekeringan di enam kecamatan. SK Darurat kekeringan itu berlaku tiga bulan sejak 1 Agustus 2022 lalu.
“Untuk itu, kami sudah menyiapkan anggaran Rp 200 juta guna mengantisipasi kekurangan air bersih di musim kemarau ini. Dana tersebut diplot untuk pengadaan air bersih di enam kecamatan yang rawan air bersih,” ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Boyolali, Widodo Munir, Jumat (12/8/2022).
Dijelaskan, sesuai SK Bupati nomor 360/551 tahun 2022 tersebut, keenam wilayah yang masuk daerah darurat kekeringan yakni, Kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Musuk dan Tamansari. Daerah rawan kekeringan ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.
“Seperti Andong dan Selo saat ini tidak masuk daerah rawan kekeringan,” jelasnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti adanya penyediaan air bersih Pamsimas yang dikelola DPU PR, penyediaan air bersih dari Perumda Tirta Ampera maupun sumber air yang dikelola masyarakat secara mandiri.
“Sedangkan enam kecamatan itu masih perlu disupport meski sudah ada upaya mandiri dari masyarakat.”
Anggaran Rp 200 juta ini untuk penyediaan air bersih sekitar 200 tangki.
“Sebenarnya airnya murah, tapi biaya transportnya ke daerah kekeringan memang cukup besar. Lalu dari luar ada bantuan sekitar 100-200 tangki.”
Widodo menambahkan, berkaca dari tahun lalu kebutuhan dropping air hanya 200 tangki. Sehingga ada ratusan tangki yang belum disalurkan. Ditambah lagi, adanya la nina membuat musim penghujan lebih panjang.
“Kekeringan baru ditetapkan awal Agustus ini. Sehingga sejauh ini, belum ada permintaan dropping air.”
Untuk permintaan dropping, pihaknya sudah koordinasi dengan camat. Bahkan, untuk memperpendek jalur birokrasi, permintaan bantuan bisa melalui telepon oleh masyarakat. Nanti akan dilakukan verifikasi ke pemdes agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi.
“Begitu fiks, kami langsung dropping,” tegasnya.
Nantinya, dropping air bersih dilakukan satu pintu oleh BPBD. Jika ada lembaga luar seperti perusahaan yang akan mendropping air, harus berkoordinasi dengan BPBD. Hal tersebut untuk mengantisipasi penumpukan bantuan di lokasi yang sama. Selain itu juga agar lebih merata.
“Kami sudah atur dropping air satu pintu melalui BPBD, meski nanti pas ngedrop bisa dilakukan secara mandiri oleh lembaga yang bersangkutan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan bantuan agar lebih merata.” Waskita
