JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Miris, 169 BUMDes di Sragen Belum Punya NIB, 151 Belum Berbadan Hukum. Benarkah Gara-Gara Tak Akur dengan Kades?

Para pengurus Forum BUMdes Indonesia (FBI) Sragen hasil pengukuhan Jumat (5/8/2022) saat berpose bersama Ketua DPRD Sragen, Suparno. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kepatuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sragen untuk mengurus legalisasi atau administrasi sesuai peraturan, dinilai masih memprihatinkan.

Pasalnya dari 182 BUMDes yang sudah berdiri di 182 desa, baru 51 BUMDes yang sudah memiliki badan hukum. Sedangkan 131 sisanya belum.

Untuk ketaatan mengurus nomor induk berusaha (NIB) malah lebih memprihatinkan lagi. Dari 182 BUMDes yang ada, sejauh ini baru ada 13 BUMDes yang sudah sadar memiliki NIB. Sedang 169 lainnya belum memiliki NIB.

Baca Juga :  8 Pejabat Eselon 2 Bersaing Rebut Kursi Empuk Sekda Sragen. Tiga Besar Ditarget Medio Oktober

Hal itu diungkapkan Ketua Forum BUMDes Indonesia (FBI) Kabupaten Sragen, Sumarno. Ketua FBI sekaligus Ketua BUMDes di Desa Masaran itu menyampaikan dilihat dari peta yang sudah berbadan hukum dan NIB, jumlah BUMDes yang sudah mengurus dua syarat itu memang masih sangat minim.

“Masih menghawatirkan sekali,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (5/8/2022).

Padahal mengacu PP No 11 tahun 2021
bahwa BUMDes wajib tertib administrasi ke KemenkumHAM. Setelah terdaftar di KemenkumHAM, maka wajib mengurus NIB atau nomor induk berusaha.

Sejauh ini, dari 182 BUMDes yang ada, baru 13 yang sudah memiliki NIB. Di antaranya BUMDes Masaran, Gebang, Mojorejo, Tangkil dan beberapa lainnya yang sudah tertib administrasi.

Baca Juga :  Wahai Para Kades, Menteri Desa PDTT Belum Yakin Dana Desa Sudah Dirasakan Masyarakat

Sumarno menjelaskan dari analisanya, banyaknya BUMDes yang belum mengurus administrasi itu dikarenakan ada beberapa kendala.

Di antaranya pada AD/ART, kemudian adanya ketidaksinkronan antara pengelola BUMDes dengan kepala desa.

“Karena tidak sinergi akhirnya ada hambatan- hambatan untuk mengajukan ke KemenkumHAM ataupun pengurusan badan usaha,” urainya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com