YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten dengan sikapnya sebagai kritikus bagi pemerintah.
Hal itu terlihat pula dalam rapat Paripurna Rancangan Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, pada Selasa (6/9/2022) siang.
Di sela-sela rapat Paripurna, Fraksi PKS membentangkan poster yang berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM.
Beberapa poster yang dibentengkan itu bertuliskan ‘Batalkan Kenaikan Harga BBM’, hingga ‘Tolak Kenaikan Harga BBM’.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta , Nurcahyo Nugroho, mengatakan, pihaknya mengamati perubahan APBD 2022 belum memasukkan unsur kenaikan harga BBM.
Padahal, di tengah optimisme kenaikan PAD yang berdasarkan asumsi dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat, Pemkot pun harus realistis, bahwa implikasi dari kebijakan kenaikan harga BBM akan mempengaruhi jumlah orang yang berwisata karena ongkos transportasi naik.
“Sementara, pariwisata merupakan kebutuhan sekunder yang tentu akan terkena dampak dari menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga calon wisatawan yang akan menginap, belanja, makan minum, pasti berpikir panjang,” urainya.
Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM dengan alokasi 2 persen yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU), selaras amanat pemerintah pusat, dinilai tidak sepadan dengan imbas yang dirasakan langsung oleh warga masyarakat.
“Karena itu, Fraksi PKS tegas menolak kenaikan BBM, karena akan menghambat upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” jelasnya.
