SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 57 desa di Kabupaten Sragen dilaporkan belum bisa melunasi tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2022.
Bupati pun mendorong desa-desa itu untuk mengoptimalkan penagihan agar akhir tahun ini, tagihan bisa terlunasi.
Para Kades dan camat yang wilayahnya belum lunas juga akan mendapat briefing khusus pada bulan depan.
Hal itu disampaikan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat memberi sambutan pada acara pengundian lunas PBB, di Pendapa Rumdin Bupati, Senin (28/11/2022).
Bupati mengapresiasi 149 desa yang sudah melunasi PBB di tahun 2022 sampai bulan November ini. Sehingga masih ada sekitar 57 desa dan kelurahan lainnya yang masih belum bisa lunas.
“Sisanya kenapa? Camat silakan lakukan pendampingan. Data desa yang belum lunas PBB nanti akan kita serahkan ke camat. Kita briefing tanggal 1 Desember, camat harus sudah bisa memberi gambaran dan jawaban desa mana yang belum lunas, permasalahannya apa, dan ada solusi,” papar Bupati.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Sragen itu mengingatkan bulan depan atau akhir Desember, desa yang belum lunas PBB diharapkan sudah lunas semua.
Tak hanya camat, para Kades yang tagihan PBB desanya belum beres, juga diminta bersiap untuk briefing dengan bupati.
Briefing akan digelar di akhir tahun dan mereka diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi itu.
“Temen-temen kades kita akan briefing akhir tahun. Saya minta semua untuk mempersiapkan diri. Misal ada pertanyaan dari bupati ya dijawab, disengeni ya dirungokne,” ujar Bupati Yuni.
Lebih lanjut disampaikan untuk tahun ini target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi sudah mencapai Rp 107,8 miliar di tanggal 26 bulan November.
Angka itu melampaui target tahun ini yang dipacak Rp 105 miliar. Sisa waktu satu bulan diharapkan bisa dimaksimalkan untuk menggenjot pendapatan daerah terutama yang belum memenuhi target.
“Untuk sektor retribusi belum memenuhi. Untuk PBB sudah 92 persen tinggal 8 persen sekian,” katanya.
Ditambahkan, masih adanya desa yang belum lunas PBB dikarenakan besarnya potensi PBB dan adanya obyek pajak yang tidak terlacak pemiliknya.
Sehingga petugas kesulitan untuk melakukan penagihan. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan untuk realisasi PBB tahun ini sudah tercapai Rp 30 miliar dari target Rp 28 miliar.
Nominal PBB itu setara 33 persen penyumbang PAD yang hingga bulan November ini sudah terealisasi Rp 105 miliar.
“Masih ada satu bulan lagi. Semoga bisa tembus Rp 111 miliar,” ujarnya saat menyampaikan laporan. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
