JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Polemik BumDes Berjo, Ngargoyoso Kian Memanas, DPRD Karanganyar Akan Gelar Hearing

ย ย ย 

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Menyusul bola panas polemik terhadap Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Berjo, Ngargoyoso kian membara, DPRD Karanganyar pun turun tangan.

Dijadwalkan, Senin (11/4/2023) DPRD Karanganyar menggelar Hearing atau rapat dengar pendapat umum di Ruang OR pukul 11.00 WIB.

Respons dijadwalkannya hearing itu setelah perwakilan warga Desa Berjo didampingi kuasa hukumnya BRM Kusumo Putro meminta DPRD Karanganyar turun tangan.

Sebelumnya, sekitar 200 warga Berjo, Ngargoyoso menggelar demo di Kantor Bupati Karanganyar dan meminta Bupati Juliyatmono MH MM turun tangan namun Bupati tidak ada di tempat saat didemo.

“Iya surat jawaban dari DPRD Karanganyar tertanggal 6 April 2023 sudah kami terima yang mana Senin (11/4/2023) akan dilakukan Hearing,”ย  ungkap tim kuasa hukum warga Desa Berjo, Ngargoyoso, BRM Kusumo Putro, Minggu (10/4/2023).

Untuk itu, lanjut Kusumo panggilan akrabnya warga Desa Berjo menyambut baik undangan tersebut dan akan menghadirinya.

“Minggu sore (10/4/2023) warga Desa Berjo sudah melakukan kordinasi internal menyiapkan materi yang akan disampaikan pada Hearing, Seniin esok,” tandas Kusumo.

Adapun terkait materi yang akan disampaikan pada Hearing tersebut lanjut Kusumo masih terkait tuntutan warga desa terhadap transparansi pengurus BumDes Berjo selaku pelaksana operator pengelola dua obyek wisata di Desa Berjo yakni Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Sebagai informasi Kades Berjo, Ngargoyoso, Suyatno saat ditemui wartawan sekitar enam bulan lalu menyatakan diperkirakan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari pengelolaan obyek wisata Desa Berjo berkisar Rp 8 miliar yang didapat dari harga tiket masuk Rp 15.000/orang.

Sedangkan jumlahย  kunjungan wisata satu obyek wisata Air Terjun Jumlh sebanyak 30.000 orang per bulan. Sementara kunjungan obyek wisata Telaga Madirda sama sekitar 15.000/ bulan sehingga akumulatif jumlah pengunjung dua obyek wisata tersebut sebanyak 60.000 orang per bulan.

Dengan begitu PAD dari tiket masuk saja sebesar Rp15.000/orang dikalikan sebanyak 60.000/ bulan diperoleh pendapatan Rp10.9 miliar. Pendapatan tersebut diluar dari retribusi parkir dan sewa kios.

Terkait PAD sebesar itulah akhirnya warga Desa Berjo meradang karena tidak ada transparansi laporan keuangan. Tak pelak warga demo dan meminta Bupati Juliyatmono turun tangan karena menurut warga kondisi BumDes Berjo catur marut.

Bahkan warga sudah melakukan pemilihan pengurus baru serta Peraturan Desa (Perdes) baru melalui rapat namun hingga kini belum juga disahkan oleh Pemkab Karanganyar sehingga warga menggelar demo besar.

“Prinsipnya warga Desa Berjo terus berjuang mencari keadilan bahkan juga sudah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan,” tandas Kusumo.

Parahnya lagi lanjut Kusumo LPJ BumDes Berjo tahun 2022 diketahui pendapatan nol dan itulah membuat kemarahan warga memuncak. Beni Indra

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com