JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tindakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang mengumpulkan lima ketua umum Parpol (Partai Politik) koalisi pemerintahan di Istana Negara adalah sikap yang tidak etis.
Pasalnya, hal tersebut dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan.
Karena itulah, ICW meminta Presiden Jokowi menghindari tindsakan yang bermuatan politik praktis untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Bagi ICW sikap Presiden tersebut tidak etis dan akan menimbulkan konflik kepentingan,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).
Kurnia mengatakan, sejumlah pihak memang menyatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai Pilpres 2024 dalam pertemuan itu. Namun, dia menilai acara tersebut tidak etis.
Menurut dia, Presiden gagal membedakan urusan publik dengan urusan politik. Sebagai presiden, kata dia, Jokowi seharusnya menjaga netralitas dan tidak turun langsung mencampuri ranah politik praktis.
“Sebab, masyarakat akan bias dalam melihat posisi Jokowi, antara sebagai Presiden atau kader partai politik,” tutur Kurnia.
Jokowi diharapkan untuk lebih berhati-hati karena sadar posisinya sebagai pejabat publik dan politikus
Dia berkata buruknya etika politik Jokowi dipertegas oleh ucapannya sendiri setelah pertemuan tersebut. Jokowi setelah pertemuan menyatakan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus politikus, mengundang atau diundang elite partai untuk membicarakan politik merupakan hal lumrah.
Padahal, menurut Kurnia, dengan kesadaran posisi ganda itu seharusnya Jokowi semakin hati-hati dalam bertindak. Dia menilai potensi konflik kepentingan dengan menggunakan aset negara untuk kepentingan calon tertentu sangat mungkin terjadi.
“Pada konteks yang terkini rasanya tidak berlebihan jika menyebut Presiden Jokowi selalu bersikap permisif terhadap potensi konflik kepentingan dalam pemerintahannya,” ujar dia.
Kurnia Ramadaana mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum Parpol Koalisi di Istana Merdeka itu bukan satu-satunya langkah Jokowi masuk dalam politik praktis jelang 2024.
Dia mengatakan, sebelumnya mantan Walikota Solo itu juga melakukan tindakan serupa, yakni pertemuan dengan lima ketua umum partai untuk silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN yang kemudian melahirkan wacana pembentukan Koalisi Besar.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
