Sebanyak 70.000 KIS Warga Miskin Terblokir, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko Mengaku Miris

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Jateng, Anung Marwoko mengaku miris melihat penderitaan warga miskin di Karanganyar, di mana sebanyak 70.000 Kartu Indonesia Sehat (KIS) terblokir secara diam-diam.

Akibatnya fatal,  banyak warga miskin tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan murah mulai dari level Puskesmas sekalipun hingga layanan rumah sakit daerah.

Bahkan cukup banyak warga miskin yang mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia tanpa sentuhan pengobatan rumah sakit.

“Saya miris,  kasihan dan  tidak tega sebab hampir setiap hari banyak warga  masyarakat datang ke rumah saya mengadu tentang terblokirnya KIS secara diam-diam dan datang pada posisi sakit,” ungkap Anung Marwoko kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (29/5/2023).

Melihat realitas tersebut Anung bergerak kilat atas nama institusi DPRD Karanganyar meminta dilakukan audiensi dan rapat dengar pendapat dengan BPJS Perwakilan Karanganyar, Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan setempat.

Namun lagi-lagi jawabannya dari instansi tersebut tidak memuaskan dan tidak ada solusi.

Pasalnya keempat instansi tersebut hanya memberikan jawaban bahwa tentang KIS menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan institusi yang berada di daerah tidak bisa berbuat banyak.

“Kami sudah berkali-kali menanyakan kepada instansi tersebut namun sudah maksimal alasannya kewenangan pemerintah pusat, sedangkan rakyat miskin di bawah secara faktual sungguh sangat menderita,” tandas Anung Marwoko.

Untuk itulah Anung Marwoko meminta Pemkab Karanganyar melakukan inisiasi terobosan inovatif berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusinya. Sebab, lanjut Anung potret penderitaan warga miskin menderita sakit itu bukan berkurang tetapi justru terus bertambah.

Apalagi lanjut Anung Marwoko, jumlah KIS warga miskin di Karanganyar pada Tahun 2022  yang terblokir sebanyak 70.000 orang dan tentu saja tahun 2023 ini jika tidak diwaspadai jumlah KIS yang terblokir akan bertambah.

“Pemblokiran KIS itu dilakukan tanpa konfirmasi alias diam-diam dan warga pemegang KIS baru tahu saat hendak periksa di Puskesmas maupun di Rumah Sakit tiba-tiba tertolak. Kan ini ngeri karena urusan kemanusiaan warga miskin,”  jelasnya.

Lebih lanjut Anung meminta kearifan pemerintah pusat dalam hal ini PT BPJS selaku operator KIS memberikan kelonggaran pada pemegang KIS.

Setidaknya jika akan memblokir sebaiknya ditempuh upaya konfirmasi pemberitahuan terlebih dulu agar warga miskin pemegang kartu KIS tidak kaget.

Sebelumnya Anggota Komisi D, DPRD Karanganyar Samsul Bahri pernah menyoal terblokirnya KIS di Karanganyar, namun lagi-lagi buntu tidak ada solusi.

“Sudah tahun lalu kami menyoal pemblokiran KIS itu namun tidak ada solusinya karena alasan kewenangan pusat,” ungkapnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM belum lama ini. Beni Indra