Beranda Umum Nasional Proyek Pembangunan IKN, Wamenkeu: Khusus Kawasan Inti dengan APBN

Proyek Pembangunan IKN, Wamenkeu: Khusus Kawasan Inti dengan APBN

proyek pembangunan IKN
Pekerja melintas di samping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan ke sejumlah pengusaha besar Singapura untuk berinvestasi di proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan, namun khusus pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bakal didanai dengan APBN.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Ia menjelaskan,  KIPP yang bakal didanai dengan  APBN tersebut memiliki luas 6.600 hektare.

“Komitmen dari Kementerian Keuangan adalah untuk terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa KIPP memang kami bangun dengan uang APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers usai mengunjungi Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/6/2023).

Sementara itu, kawasan yang lebih besar dalam proyek pembangunan IKN tersebut akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti pembiayaan campuran (blended finance).

Pembiayaan kreatif akan dilakukan antara investor, pengusaha, serta APBN. Dalam skema tersebut, APBN akan berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan jaringan dasar.

Baca Juga :  Polisi Temukan Gudang Narkoba dan Senjata Api di Sebuah Apartemen Tangerang

Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN.

Suahasil mengungkapkan KPBU dalam proyek pembangunan IKN itu telah berjalan di beberapa unit investasi, termasuk beberapa rumah hunian di IKN.

Dengan demikian, langkah tersebut menjadi contoh bahwa Pemerintah Indonesia bisa membangun IKN dengan menggunakan skema KPBU.

Mulai adanya skema KPBU di IKN menunjukkan bahwa pihak swasta memiliki minat yang baik untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun Nusantara.

Pembangunan KIPP saat ini telah dimulai dari kawasan yang paling inti, yakni istana negara, lapangan upacara, dan beberapa kantor kementerian koordinator.

Menurut Suahasil, pembangunan kawasan inti IKN ini merupakan gambaran utama Indonesia yang akan dilihat oleh setiap orang dan mencirikan pembangunan di Tanah air.

Selain kawasan inti, sudah terdapat pula Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang sudah dibangun dan nantinya akan dipakai untuk hunian kantor jika IKN sudah selesai.

Baca Juga :  PBNU Memanas: Yahya Staquf Kumpulkan Badan Otonom, Syuriyah Rapat di Lantai Berbeda  

“Fasilitas HPK ini sangat lengkap, saya melihat tempat ibadah, kantin, apartemen, serta rumah hunian yang sekarang sudah dipakai. Saya harap dengan adanya HPK ini, pembangunan IKN kita akan lebih cepat,” ujarnya.

www.tempo.co

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.