Jelang Pemilu 2024, Mahfud MD: Polisi Jangan Sampai Terjadi Blok-blokan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta agar Polri bersikap netral dan tidak muncul blok-blokan menjelang Pemilu 2024.

Pesan itu ia sampaikan dalam sambutannya sebelum Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang digelar Polri dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Pada kesempatan itu, Mahfud menyampaikan mengenai tahapan dan tantangan Pemilu Serentak 2024 serta pentingnya tugas Polri dalam menjaga, mengawal dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Polri memiliki tugas untuk menjaga kamtibmas dengan melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum,” kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, tugas Polri sangat dekat dengan masyarakat, sehingga keberadaan polisi akan disorot karena berpotensi mendapat persepsi negatif, meskipun juga mendapat pujian positif, dari masyarakat.

“Semua tergantung pada peristiwa-peristiwa yang ditangani yang menyertai setiap perkembangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kinerja Polri juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo, yang pada HUT ke-77 Polri pada tanggal 1 Juli lalu berpesan agar Polri harus tetap solid, tidak ada blok-blok dan patron-patron, dan lain sebagainya.

Mengutip Presiden Jokowi, Mahfud mengatakan bahwa Polri harus terus berbenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek, meskipun saat ini tingkat kepercayaan publik meningkat.

Polri, lanjut Mahfud, tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan harus menegakkan hukum secara adil, yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Polri juga diingatkan harus beradaptasi melakukan inovasi di berbagai bidang dan menjaga netralitas dalam mengamankan Pemilu 2024.

“Saya ulangi, jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024,” tegas Mahfud.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan sejumlah pemangku kepentingan.