JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Rasengan, Pengurusan Rujukan BPJS Ruwet di Wonogiri Diduga Ada Konspirasi

Hearing
Hearing soal rujukan BPJS kesehatan di Wonogiri. Dok. Setwan Wonogiri
   

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM Rasengan, bikin pusing pengurusan rujukan BPJS di Wonogiri. Bahkan muncul tudingan dugaan konspirasi dengan tendensi bisnis.

Hal tersebut mengemuka ketika digelar dengar pendapat (hearing) terkait program BPJS yang di gedung DPRD Wonogiri, Kamis (9/11/2023).

Untuk diketahui hearing berlangsung alot. Saking alotnya pembahasan antar institusi yang terlibat seperti anggota dewan, Sekda, BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes), rumah sakit hingga puskesmas tersebut muncul tudingan bahwa ruwetnya pengurusan rujukan BPJS di kabupaten itu lantaran ada konspirasi yang bertendensi bisnis.

“Dari awal sampai sekarang bahkan jika diteruskan mungkin sampai tidak ada titik temunya saya menduga kasus ini (rujukan BPJS) ada konspirasi,” ungkap Ketua Komisi l DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto.

Di depan peserta dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Wonogiri Sriyono dan dihadiri Sekda Wonogiri Haryono, wakil rakyat asal Kecamatan Selogiri ini mendesak agar Ketua DPRD Wonogiri Sriyono memerintahkan Kepala Dinkes Wonogiri untuk menyelesaikan masalah ini.

Baca Juga :  Semarak Turnamen Bola Voli Galaxy Cup 2024 di Ngadirojo Wonogiri

“Karena dinas ini (Dinkes) yang menangani maka serahkan saja kepala Dinkes untuk bertanggung jawab, selesai, tidak usah kemana-mana yang dibicarakan,” tandas Bambang Sadriyanto alias Bambang Kingkong tersebut.

Menurut Bambang Kingkong, carut marut program rujukan pasien BPJS di Wonogiri muncul karena tidak adil dan meratanya rujukan BPJS. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku heran dan sulit percaya kasus ini justru dialami rumah sakit pemerintah.

“Dari sembilan RS yang ada justru RSUD Wonogiri yang notabene milik Pemkab Wonogiri malah sepi menerima rujukan pasien BPJS. Ini khan aneh ibaratnya ayam mati kelaparan di lumbung pangan,” ujar Bambang Kingkong dengan nada tinggi.

Pihaknya mensinyalir rujukan pasien BPJS dari daerah diarahkan ke RS tertentu. Padahal, RSUD Dokter Soediran Mangun Sumarso alias RSUD Wonogiri milik Pemkab dengan memiliki fasilitas lengkap dan SDM paramedis yang mumpuni.

Baca Juga :  Narkoba Musuh Generasi Muda, TNI AD Terjun Ikut Sosialisasi di Kelurahan Giriharjo Puhpelem Wonogiri

Ketua DPRD Wonogiri Sriyono yang ditemui wartawan usai memimpin dengar pendapat juga mengaku kecewa dengan pimpinan BPJS yang dihadirkan.

Sebelum hearing beberapa hari lalu sebenarnya sudah dirapatkan dengan bupati namun hasilnya juga masih ngambang sehingga diputuskan harus ada hearing di DPRD.

“Saya agak kecewa juga acara ini sudah dijadwalkan tapi dia (pimpinan BPJS) tadi kok beralasan tidak membawa data-data pendukung,” kata Ketua DPRD Wonogiri Sriyono.

Sementara Direktur Wonogiri Adhi Dharma mengungkapkan data pasien BPJS dari Januari hingga Agustus 2023 lalu relatif kecil. Kondisi memprihatinkan ini, sempat disampaikan kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo sehingga muncul Surat Edaran (SE) Kepala Dinkes ke jajaran pimpinan Puskesmas se Kabupaten Wonogiri.

“Edaran (surat) sangat ampuh nyatanya pada Oktober angka rujukan BPJS yang masuk RSUD naik signifikan,” sebut Direktur RSUD Wonogiri Adhi Dharma. Aris Arianto

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com