JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Wonogiri Tolak Banprov 48 M, Dituding Banyak Masalah Berbuntut Kades Jadi Cucukan

Bupati Wonogiri
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Mas Jekek. Joglosemarnews.com/Aris Arianto
   

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wonogiri dalam hal ini Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) sepakat menolak Bantuan Keuangan Provinsi atau sebut saja Banprov 2024.

Penolakan itu lantaran banyak masalah dalam pengelolaan Banprov. Ujung ujungnya Kades menjadi cucukan alias pihak yang disalahkan.

Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto menegaskan sebelumnya Papdesi menggelar rapat koordinasi dari pengurus terkait Banprov. Karena sebelumnya banyak masalah.

“Kita berupaya memperbaiki satu hal itu dengan menolak (Banprov) pada 2024,” tegas Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto kepada wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (25/1/2024).

Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto
membeberkan, penolakan itu disepakati dengan alasan proyek yang dikerjakan dengan Banprov banyak permasalahan.

Baca Juga :  Mengenal Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di Ujung Barat Laut Wonogiri

Terutama Banprov yang ditujukan untuk pengaspalan jalan. Dimana proyek pengaspalan pasti dikerjakan pihak ketiga. Namun ketika terjadi persoalan yang disalahkan adalah kades.

“Padahal (kades) bukan yang melaksanakan tugas,” ungkap Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto.

Purwanto mengatakan, pada 2024 ini ada 109 titik proyek pengaspalan jalan. Dari proyek itu tidak ada pihak desa yang mengerjakan.

“Data ada. Kalau posisi teman-teman kesepakatan (menolak). Kalau yang diterima silakan, risiko tanggung sendiri,” sebut Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto.

Menurut Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto, penolakan Banprov tidak mengganggu pembangunan di tingkat desa. Kalau tidak terstruktur justru bisa mengganggu pemerintahan desa.

Baca Juga :  Halalbihalal dan Sambut Semangat Baru Menuju Satuan Pendidikan yang Membahana

Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek telah mengetahui sikap Papdesi Wonogiri terkait Banprov. Pihaknya hanya bisa mengingatkan terkait aspek normatif.

“Saya serahkan ke kades,” tutur Bupati Jekek.

Bupati Jekek mengingatkan seluruh kebijakan yang bersumber dari apapun, normanya harus terpenuhi. Pada 2024 anggaran Banprov di Wonogiri sekitar Rp 48 miliar.

Jika ada kades yang masih menerima Banprov, menurut dia, yang terpenting pihaknya sudah memberi imbauan. Sebab beberapa lalu ada kades di Wonogiri yang dimintai keterangan terkait pertangungjawaban Banprov. Aris Arianto

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com