YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat kini menghadapi ujian serius di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Puluhan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan berhenti beroperasi, memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan bagi ribuan siswa penerima manfaat.
Data yang dihimpun Pemerintah Daerah DIY menunjukkan sebanyak 97 SPPG dari sekitar 380 titik layanan yang telah berjalan saat ini tidak lagi beroperasi. Berbagai persoalan menjadi penyebab, mulai dari belum cairnya dana operasional hingga kendala administratif dan teknis di lapangan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa sebagian besar persoalan berakar pada terhambatnya pencairan dana melalui sistem Virtual Account (VA) yang menjadi jalur penyaluran anggaran program MBG dari pemerintah pusat.
“Ternyata cukup banyak, ada 97 SPPG yang berhenti. Tutup karena banyak hal, terutama karena Virtual Account belum siap. Itu terkait pembayaran, jadi dananya belum tertransfer,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Dari total SPPG yang berhenti beroperasi, sebanyak 42 titik diketahui terkendala belum masuknya dana ke rekening VA. Sementara 55 titik lainnya menghadapi masalah berbeda, mulai dari status suspend, persoalan administrasi hingga hambatan operasional.
Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah penghentian operasional tertinggi. Tercatat 36 SPPG di daerah tersebut tidak lagi beroperasi. Di posisi berikutnya terdapat Gunungkidul dengan 28 SPPG yang berhenti, sebagian besar akibat dana VA yang belum cair. Sedangkan di Bantul terdapat 10 SPPG yang mengalami kondisi serupa.
Menurut Ni Made, penghentian layanan secara mendadak menjadi persoalan tersendiri karena berdampak langsung kepada para siswa yang selama ini mengandalkan program tersebut. Ia menilai pengelola seharusnya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menghentikan layanan.
“Kalaupun mau berhenti, setidaknya beri informasi sehari atau dua hari sebelumnya,” tegasnya.
Ketiadaan layanan MBG di sejumlah sekolah dikhawatirkan mengganggu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Banyak siswa datang ke sekolah dengan asumsi akan memperoleh makanan dari program tersebut, namun ternyata layanan sudah tidak tersedia.
Untuk memetakan dampak yang terjadi, pemerintah daerah melalui satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota kini melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak penghentian operasional SPPG.
Di luar persoalan pendanaan, Pemda DIY juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan. Salah satu syarat yang dinilai krusial adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang berkaitan dengan kebersihan dapur, pengelolaan limbah, hingga keamanan makanan yang disajikan kepada siswa.
Ni Made mengingatkan bahwa aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berhubungan langsung dengan kesehatan penerima manfaat program.
Terkait akar persoalan pendanaan, Pemda DIY menilai kebijakan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat karena seluruh anggaran MBG bersumber dari APBN. Menurutnya, penghentian aliran dana kemungkinan berkaitan dengan proses evaluasi internal di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pendanaan semuanya dari pusat. Kalau ditahan, di daerah juga tidak bisa berjalan. Mungkin BGN sedang melakukan evaluasi ke dalam,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah belum membahas rencana penambahan jumlah SPPG sebagaimana wacana yang berkembang di tingkat pusat. Fokus utama saat ini adalah memastikan ratusan titik layanan yang sudah ada dapat kembali berjalan normal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang sudah ada saja ternyata perlu dikonsolidasikan ulang. Tidak bisa kebijakan dikeluarkan hari ini, lalu besok langsung dieksekusi,” pungkas Ni Made. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
