YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Arus desakan hak angket di daerah masih terasa demikian kuat, termasuk di Yogyakarta. Selasa (5/3/2024) siang kemarin, Aliansi Rakyat Jogja Bersatu, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) serta Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) menggerudug ke DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam aspirasinya, mereka mendesak sejumlah politisi untuk mendukung rencana pengajuan hak angket terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dalam audiensinya, massa juga merasa kecewa dengan proses Pemilu 2024 yang dinilai banyak memunculkan adanya dugaan kecurangan oleh salah satu pihak.
Selain audiensi, massa juga menggelar aksi teatrikal pemotongan kaki kursi di halaman depan gedung DPRD DIY.
Pemotongan kaki kursi itu sebagai simbol bahwasanya penguasa saat ini dituding telah mempraktikan politik kotor.
Oleh sebab itu, menurut mereka, rakyat harus bergerak untuk menumbangkan kekuasaan yang dinilai curang tersebut.
Massa aksi menilai penguasa dalam hal ini pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah melakukan praktik politik kotor, di antaranya merekayasa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penyalahgunaan kekuasaan, politisasi Bansos hingga berbagai pelanggaran Pemilu yang bertujuan menguntungkan keluarga dan kelompok oligarki politik penguasa.
“Karena itu kami memotong salah satu kaki kursi sebagai bentuk keinginan untuk menumbangkan kekuasaan yang melakukan praktik politik kotor ini,” terang dia.
“Kami juga bertemu dengan pimpinan dan pengurus partai politik untuk mendorong disegerakan hak angket dewan guna memeriksa, mengusut serta membongkar berbagai preseden buruk terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai cacat etika moral dan hukum,” sambungnya.
Ketua Fraksi PDIP DIY, Nuryadi, ikut dalam aksi teatrikal memotong kaki kursi di halaman depan kantor DPRD DIY.
Ia mengaku mendukung penuh aspirasi masyarakat dan setuju mendorong hak angket dilakukan oleh DPR RI.
“Kali ini saya sebagai wakil rakyat menyampaikan terimakasih karena ingin mendorong hak angket di DPR RI. Kami sedang tak bicara bagaimana proses coblosan tapi proses pemilu keseluruhan,” jelasnya.
Ia pun meminta para aliansi mencari bukti-bukti yang kuat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu agar proses pengguliran hak angket dapat segera dilakukan.
“Aliansi rakyat ini saya minta harus cari bukti di lapangan supaya memudahkan teman kita untuk membuat hak angket. Kita sepakat model penegakan hukum dengan aspirasi. Karena jika tak didengarkan pasti ada cara lain dan itu akan merugikan semuanya. Saya menyetujui dan mendukung adanya hak angket,” tegas Nuryadi.
Meski demikian, Nuryadi mengungkap bahwa sikap yang diambilnya adalah hikmat kebijaksanaan Fraksi PDI Perjuangan dan bukan mewakili DPRD DIY secara kelembagaan.
Hal tersebut karena Nuryadi tetap menghargai adanya anggota dewan yang tidak mendukung adanya hak angket.
“Kami menerima dan menyampaikan ke Jakarta. Simbol kursi penguasa digergaji ini sebagai suara dan aspirasi. Tidak mudah tadi untuk dipatahkan, tapi kalau kami bersama-sama bobol itu. Aspirasi ini cara santun khas Jogja,” ujarnya.
Selain PDIP beberapa pengurus partai lain juga turut mendukung desakan pengguliran hak angket.
Mereka turut menandatangani petisi pengguliran hak angket di antaranya perwakilan dari Partai NasDem dan PPP.
