JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Rapat Kabinet Paripurna Bahas Program Makan Siang Gratis jadi Polemik, Jokowi Pun Berkilah Begini

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ditemui awak media usai Rapim TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024) | tribunnews
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Setelah ramai diberitakan rapat paripurna kabinet Jokowi ikut-ikutan membahas program makan siang gratis, program unggulannya pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara.

Ia membantah adanya berita yang menyebut adanya pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.

Padahal, sebelumnya sejumlah menteri, termasuk Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia jelas-jelas menyebut rapat Kabinet Paripurna itu salah satunya membahas program makan siang gratis.

Namun Jokowi berkiliah, ia hanya meminta para menteri untuk memasukkan program-program presiden terpilih dalam rencana anggaran tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Sebagai informasi, makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut rencananya akan dilakukan pada 2025, usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.

“Enggak ada (pembahasan makan siang gratis), hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku memiliki tujuan khusus dengan membahas program presiden dan wakil presiden terpilih dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Baca Juga :  Bukti Lebih dari Cukup, Hamdan Zoelva Yakin MK Bakal Kabulkan Gugatan Anies-Muhaimin

Meskipun hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

“Supaya yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak lagi mengajukan anggaran ke DPR,” ucap Jokowi.

“Jadi ini yang saya sampaikan di rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi (makan siang gratis) yang disampaikan,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku satu di antara agenda Sidang Kabinet Paripurna adalah membahas program makan siang Prabowo-Gibran.

“Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” tutur Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menyebut, secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodasi pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran.”

“Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” sambungnya.

Baca Juga :  Terganggu Manuver Sejumlah Kader PDIP, Rencana Pertemuan Mega-Prabowo Masih 50:50

PDIP hingga Kubu AMIN Beri Kritik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengkritik isu Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Hasto menilai, belum saatnya pemerintah membahas program andalan Prabowo-Gibran itu, mengingat perhitungan resmi hasil Pilpres 2024 belum rampung dilakukan.

“Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi.”

“Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara massif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap Pemilu Presiden belum selesai,” kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto lantas mengungkapkan kecurigaan terkait skenario Pemilu 2024 yang sengaja dibuat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan aspek etika.

“Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan,” ucapnya.

“Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara.”

Senada dengan Hasto, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Billy David Nerotumilena turut melayangkan kritik.

www.tribunnews.com

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com