JOGLOSEMARNEWS.COM – Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul dari 28 hingga 31 Mei 2024.
Hotman, ketua tim, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau proses penebusan pupuk subsidi secara hybrid, menggunakan kartu tani dan aplikasi I-Pubers secara bersamaan. Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang dipilih karena masyarakatnya yang guyub dan memiliki kearifan lokal.
“Dengan kearifan lokal tersebut, diasumsikan proses penebusan pupuk subsidi secara hybrid akan berjalan lancar di kedua kabupaten ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/24).
Hotman melaporkan bahwa serapan pupuk di kedua kabupaten masih rendah, sekitar 20%. Di Kabupaten Gunung Kidul, serapan biasanya meningkat pada Agustus atau September. Di Kabupaten Magelang, serapan tahunan sekitar 70%. Satgassus meminta Kepala Dinas Pertanian untuk mencermati situasi hingga September, dan jika pupuk tidak terserap, pupuk tersebut dapat dialokasikan ke kabupaten lain di Jawa Tengah agar penggunaannya optimal.
Selain itu, sekitar 4000 petani di Kabupaten Magelang belum menerima kartu tani, sehingga tidak bisa menebus pupuk subsidi. Satgassus meminta Kadis Pertanian Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan BRI Cabang Magelang untuk memastikan petani mendapatkan kartu tani.
Masalah lain yang ditemukan adalah petani yang mendapat alokasi kecil (di bawah 1 sak/50 kg) enggan menebus pupuk karena harus datang sendiri ke kios. Satgassus meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk memfasilitasi penebusan bersama di kantor atau balai desa saat musim tanam, agar petani dapat menghemat biaya. Alternatif lain adalah menggunakan penebusan I-Pubers untuk penebusan berkelompok.
Pengawasan oleh dinas perdagangan di kedua kabupaten juga kurang efektif, terutama dalam mengawasi ketersediaan stok pupuk di kios. Satgassus meminta PIHC menyediakan informasi stok di kios secara online yang bisa diakses oleh dinas perdagangan dan dinas pertanian.
Satgassus memberikan apresiasi kepada PIHC yang akan mengintegrasikan transaksi penebusan dengan kartu tani dan aplikasi I-Pubers, yang akan mencegah kelebihan salur dan memudahkan laporan serta kontrol yang masih manual. Petugas kios juga meminta agar pemeriksaan transaksi dilakukan secara digital. Satgassus mendukung hal ini untuk meningkatkan efisiensi.
Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, menekankan pentingnya pemantauan ini untuk mencegah penyalahgunaan pupuk subsidi dan memastikan petani mendapatkan pupuk tepat waktu. Herbert Nababan, wakil ketua tim, menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, PT Pupuk Indonesia, distributor pupuk, dan kelompok tani. Ia menekankan agar tidak ada penyelewengan dalam penggunaan pupuk subsidi dan distribusinya harus lancar.
Satgassus juga memonitor tindak lanjut pemkab dalam mengelola perubahan alokasi setelah penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton, dengan harapan pemda bekerja sama dengan forkompimda untuk sosialisasi kepada petani. Tim juga mengunjungi kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran sesuai aturan.
(*sumber Humas Polri)
