JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kembali Terjadi Unjuk Rasa di DPP PPP, Mardiono Curigai Ada yang Berniat Goyang Jabatannya

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif | tempo.co
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Kelompok sayap Partai  Persatuan Pembangunan (PPP)  kembali menggelar unjuk rasa menuntut mundurnya  Muhammad Mardiono dari jabatan Plt Ketua Umum PPP, Jumat (14/6/2024).

Dua kelompok yang menamaakn diri  sebagai Front Kader Ka’bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka’bah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat. Setelah pada Mei lalu juga melakukan unjuk rasa serupa.

Mardiono, kepada Tempo mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan tersebut. Sebab, dalam PPP terdapat konstitusi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran. Dia menyarankan agar pendapat disampaikan dalam forum resmi partai.

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang salam pada Jumat lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan Muktamar partai.

Baca Juga :  Kabar Gembira bagi PNS! Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Mulai Tahun 2025

“Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi,” kata Mardiono, Minggu (16/6/2024).

Mardiono melanjutkan, apabila dirinya dianggap gagal dan harus mundur sebagai Plt Ketua Umum PPP, pendapat dapat disampaikan kader melalui rapat pimpinan nasional datau musyawarah kerja nasional.

Nantinya, segala pendapat tersebut akan dibahas dan diambil keputusannya secara kolektif kolegial, sebagaimana PPP menjunjung azas demokratis.

“Jadi untuk apa mundur kalau ini pendapat di luar konstitusi PPP,” ujar dia.

Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak akan berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun, tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodir.

“Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas,” ujar Mardiono.

Adapun dalam unjuk rasa Jumat lalu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat GPK, Adrian Azhari Akbar Harahap, menyinggung langkah PPP yang dalam pemilihan presiden lalu memilih untuk berkoalisi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga :  Sejumlah Partai Ngebet Dilamar untuk Bergabung ke Pemerintahan Prabowo  

Padahal, kata dia, di kalangan akar rumput. Dukungan justru digelorakan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan.

“Beliau salah pilih koalisi dan gagal di pemilihan legislatif. Sehingga kami mendesak agar beliau mundur,” ujar Adrian.

Kegagalan PPP yang dimaksud Adrian, ialah saat PPP berpotensi terdepak dari Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Merujuk hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, PPP berpotensi besar terhempas dari Senayan setelah torehan suaranya tak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Rekapitulasi suara KPU dari 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP adalah 3,87 persen atau 5.897.777 suara.  

www.tempo.co

 

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com