Peta Kerawanan Pilkada 2024, dari Politik Uang hingga Politisasi ASN

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Dian Permata, founder sindikasi pemilu dan demokrasi membeberkan kerawanan Pilkada 2024. Dia menjelaskan soal potensi kerawanan yang kerap muncul ketika Pilkada.

Fakta-fakta itu mengemuka ketika Bawaslu Wonogiri menggelar sosialisasi plus peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024, Selasa (20/8/2024).

Dian Permata juga juga seorang jurnalis itu menjelaskan tentang potensi kerawanan yang sering muncul dalam Pilkada. Sebut saja Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai aturan, hoaks, politik uang, politisasi ASN, serta kurangnya pengetahuan pemilih tentang regulasi kepemiluan.

“Potensi kerawanan Pilkada 2024 lebih tinggi dibandingkan Pilpres 2024. Ini karena persaingan yang sangat tinggi antar calon kepala daerah. Umumnya kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang), alat peraga kampanye yang melanggar, berita hoax, politik uang hingga politisasi ASN,” sebut Dian Permata.

Berbagai bentuk pencegahan, harus menjadi upaya dari sejumlah pihak meliputi semua unsur masyarakat selain Bawaslu. Dia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pada setiap tahapan Pilkada.

Sementara peta kerawanan Pilkada 2024 disusun sebagai langkah antisipatif untuk memetakan potensi masalah dan kerawanan yang dapat terjadi selama proses pemilihan di kabupaten Jateng tenggara, Wonogiri.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiyono, menyampaikan bahwa indeks kerawanan pemilihan di Wonogiri disusun berdasarkan enam dimensi dengan 19 indikator. Meliputi dimensi pelaksanaan pemungutan suara, otoritas penyelenggara pemilu, kampanye, hak memilih, netralitas aparatur pemerintah, serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu.

Slamet Mugiyono berujar peta kerawanan ini akan menjadi panduan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan, baik dari sisi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Ini untuk menjaga agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan minim potensi konflik.

Peta kerawanan Pilkada 2024 ini berbeda dengan indeks kerawanan pemilu/pilkada yang pernah dibuat sebelumnya. Peta kerawanan Pilkada 2024 yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bersama 35 Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Tengah ini tidak memiliki skor untuk masing-masing potensi kerawanan yang ada.

Slamet Mugiyono menjelaskan, peta kerawanan Pilkada 2024 ini akan berfokus pada penggambaran kerawanan apa saja yang berpotensi terjadi di setiap tahapan Pilkada 2024 dan kemudian diklasifikasi dalam kerawanan rendah, sedang, dan tinggi.

“Hasil pemetaan kerawanan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk melakukan langkah mitigasi, dan upaya pencegahan, agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 pada 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib dan damai,” tutur Slamet Mugiyono.

Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Aris Arianto