JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekalipun selama memimpin dinilai sering plin-plan dan kini dihebohkan dengan kasus ijazah palsu, namun kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, justru menyebut mantan Presiden RI Joko Widodo sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi.
Pernyataan tersebut sontak memicu kehebohan publik dan dikecam oleh berbagai kalangan, termasuk politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli.
Guntur menilai pernyataan Dedy sebagai bentuk fanatisme ekstrem dan pembodohan politik, meski ia menolak jika hal itu dikategorikan sebagai penistaan agama.
“Saya menolak adanya jeratan penistaan agama, tapi kalau itu diucapkan serius, bukan bercanda, itu adalah bentuk fanatisme ekstrem, kultus babi buta, dan pembodohan politik,” ujar Guntur kepada Tribunnews.com, Rabu (11/6/2025).
Bahkan, Guntur menilai pujian Dedy justru berbanding terbalik dengan realitas. Ia menyebut Jokowi lebih layak dianggap sebagai finalis pemimpin terkorup, merujuk pada laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tahun 2024 lalu.
“Saya juga tidak setuju Jokowi disebut Firaun, tapi saya juga tidak setuju Jokowi disebut layak sebagai nabi. Bagi saya, Jokowi itu finalis pemimpin terkorup dan otoriter versi OCCRP,” tegasnya.
Menurut Guntur, pemimpin seharusnya terbuka terhadap kritik, bukan didewakan. Ia mengingatkan bahwa pengkultusan terhadap tokoh politik justru membunuh demokrasi.
“Pemimpin itu pelayan rakyat, harus siap dikritik. Kalau dikultuskan, dia tak lagi jadi pelayan. Itulah sebabnya saya menyebut pernyataan Dedy sebagai pembodohan politik,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedy membuat cuitan kontroversial melalui akun X pribadinya pada Selasa (10/6/2025). Dalam unggahan itu, ia menyebut Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi.
“Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini (Jokowi) sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” tulisnya.
Pernyataan itu langsung memicu kritik dari publik. Banyak pihak menilai pujian Dedy kelewat batas, apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang sensitif terhadap isu keagamaan.
Menanggapi reaksi tersebut, Dedy memberikan klarifikasi bahwa ucapannya tidak dimaksudkan secara harfiah, melainkan sebagai bentuk simbolik dan kiasan.
“Dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik,” jelas Dedy.
Ia pun menegaskan bahwa penilaiannya bersifat pribadi dan tidak bermaksud menyinggung keyakinan siapa pun.
“Jadi, kalaupun hanya satu orang yang mengatakan Jokowi punya sifat kenabian, itu sah sebagai penilaian pribadi yang berbasis pada nilai-nilai etis, bukan klaim wahyu literal,” tandasnya.
Meski demikian, klarifikasi Dedy tak serta-merta meredakan polemik. Di tengah situasi politik pascapemilu yang masih panas dan isu ijazah Jokowi yang belum terang, pernyataan-pernyataan berbau kultus seperti ini dinilai bisa mencederai nalar publik dan memperlebar jurang perbedaan di masyarakat.
| suhamdani
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
