JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah sorotan publik terkait polemik pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, muncul dugaan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, termasuk anggapan sebagai bentuk loyalitas kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagaimana diketahui, Tito Karnavian merupakan sosok yang dikenal dekat dengan Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolri di masa pemerintahan Jokowi, sebelum kemudian ditunjuk menjadi Mendagri. Menariknya, dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini, Tito kembali dipercaya mengisi posisi yang sama, menunjukkan kesinambungan kepercayaan dari pemerintahan sebelumnya.
Isu soal dugaan “hadiah politik” dalam polemik ini mencuat setelah munculnya spekulasi bahwa pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumut merupakan bentuk penghargaan kepada Jokowi. Namun, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution—yang juga menantu Jokowi—menepis anggapan tersebut dan justru melempar guyonan bahwa “hadiah” itu seharusnya untuk Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Polemik ini bermula dari diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, termasuk status empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Aceh. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, yang kini secara administratif tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak keputusan tersebut. Ia menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayah Aceh. “Pulau itu hak kita. Bukti dan data ada pada kita. Secara historis itu hak kita, secara penduduk hak kita, geografis juga hak kita. Itu yang harus kita pertahankan,” ujar Muzakir.
Menanggapi polemik yang semakin hangat, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa perpindahan wilayah tidak bisa disederhanakan sebagai hadiah. Menurutnya, proses penetapan wilayah tersebut memakan waktu panjang dan melalui kajian administratif oleh pemerintah pusat. Ia bahkan menyindir, “Kalau memang itu hadiah, kenapa tidak dipindahkan ke Solo saja?” ucap Bobby sambil tertawa.
Dengan nada bercanda, Bobby menyebut bahwa jika benar ada yang menerima “hadiah”, maka mestinya adalah Masinton Pasaribu, karena Tapanuli Tengah lah yang akan mengelola dan mengurus administrasi atas keempat pulau tersebut. “Nanti yang mengeluarkan izin dan segala macam adalah bupati. Jadi jangan asal tarik-tarik isu,” imbuhnya.
Masinton Pasaribu sendiri merespons pernyataan Bobby dengan senyum dan menyebutnya sebagai candaan untuk mencairkan suasana. Ia menegaskan bahwa penetapan wilayah tersebut merupakan hasil proses panjang dan berdasarkan verifikasi oleh pemerintah pusat. “Pulau itu tidak pernah menjadi hadiah. Ini melalui kajian mendalam dan proses panjang dari Kemendagri,” katanya.
Masinton juga berharap agar polemik ini tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan secara musyawarah oleh seluruh pihak terkait. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dialog antara pemerintah provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta pemerintah kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah menjadwalkan kajian ulang terhadap penetapan empat pulau tersebut. Kajian tersebut akan dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi pada Selasa, 17 Juni 2025 mendatang.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
