JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belum usai euforia masyarakat Aceh atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau sengketa ke pangkuan Tanah Rencong, isu lama kembali mencuat: Bendera Bulan Bintang.
Isu bendera yang sudah lama menjadi perdebatan itu kembali bergulir setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, memberi sinyal positif terkait pengesahannya. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025), Mualem menyebut pengesahan Bendera Aceh kini sedang dalam proses.
“Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin,” ucapnya singkat kepada wartawan.
Pernyataan itu ia lontarkan usai mengikuti rapat terbatas bersama pemerintah pusat yang membahas status administratif empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan Presiden yang menetapkan keempat pulau itu sah menjadi bagian Provinsi Aceh disambut antusias, namun rupanya memantik kembali perdebatan seputar simbol daerah yang sensitif itu.
Bendera Bulan Bintang sendiri sempat dikibarkan dalam aksi damai warga Aceh di halaman Kantor Gubernur, sehari setelah pengumuman keputusan Presiden. Namun Mualem mengaku belum mengetahui pasti soal aksi tersebut karena dirinya tengah berada di Jakarta.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar isu bendera tidak dikaitkan dengan polemik pulau. Ia mewanti-wanti agar permasalahan jangan melebar ke isu sensitif lain yang berpotensi memicu ketegangan baru.
“Jangan karena ada masalah kemudian isunya digeser ke mana-mana. Nanti terjadi saling gesekan,” tegas Prasetyo.
Isyarat serupa datang dari tokoh Aceh, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar. Usai bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta, Malik menegaskan bahwa rakyat Aceh kini menantikan pengesahan resmi Bendera Aceh sebagai bagian dari butir Nota Kesepahaman Helsinki.
“Bagi masyarakat Aceh, bendera itu adalah simbol damai dan identitas daerah dalam bingkai NKRI. Kami menunggu saja,” ujar Malik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, dan Jusuf Kalla yang disebutnya telah membantu meredakan polemik empat pulau. Malik menilai keputusan tersebut sebagai langkah bijak untuk meredam potensi gejolak sosial.
Simbol atau Ancaman?
Isu bendera Aceh memang bukan perkara baru. Qanun Nomor 13 Tahun 2013 telah mengatur secara resmi soal desain dan warna bendera Aceh—merah dengan garis putih-hitam dan lambang bulan sabit serta bintang di tengahnya.
Namun hingga kini, pengesahan bendera itu masih terganjal. Pemerintah pusat, lewat Kementerian Dalam Negeri, belum memberi restu karena desainnya dinilai terlalu mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kala itu, Mendagri Gamawan Fauzi secara tegas meminta Pemerintah Aceh merevisi Qanun tersebut. Sejak saat itu, proses pengesahan bendera seolah jalan di tempat. Padahal, dalam MoU Helsinki yang ditandatangani pada 2005, bendera termasuk dalam butir kesepakatan yang harus dipenuhi.
Bagi sebagian masyarakat Aceh, bendera bulan bintang bukan simbol separatis, melainkan wujud pengakuan terhadap identitas sejarah dan budaya Aceh. Namun bagi sebagian lainnya, keberadaannya masih menjadi momok yang dianggap mengancam integrasi nasional.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bijak dan adil. Tak cukup hanya lewat mekanisme hukum positif, tapi juga melalui ruang dialog antara Aceh dan Jakarta secara terbuka.
Sinyal dari Gubernur Aceh Mualem bahwa proses pengesahan bendera akan segera mendapat kejelasan, menjadi titik harapan baru. Meski singkat, pernyataannya menyiratkan babak baru dalam upaya mencari titik temu yang telah tertunda lebih dari satu dekade. [*]
Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
