JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kerusakan lingkungan di Raja Ampat, lagi-lagi tak lepas dari peran Sembilan Naga—sebutan untuk para taipan tambang yang disebut-sebut punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara.
Pernyataan itu dilontarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dalam sebuah podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Jumat (13/6/2025). Ia menyebut, para pemain besar di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Papua Barat Daya itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, bahkan berada di lingkar kekuasaan tertinggi negeri ini.
Menurut Said Didu, kerusakan lingkungan di Raja Ampat tak bisa dilepaskan dari peran aktif Presiden Joko Widodo dalam mengubah sejumlah aturan yang mempermudah izin tambang. Ia menyebut, langkah Jokowi yang mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009 menjadi UU Minerba 2020 dalam waktu hanya tiga hari, merupakan upaya sistematis membuka jalan bagi kepentingan para pemilik modal.
“Jokowi dan seorang menterinya menjadi sutradara tambang. Mereka mengatur semua ini demi memudahkan tambang masuk, termasuk milik Sembilan Naga,” tegas Said Didu.
Ia juga menyoroti peran Undang-Undang Cipta Kerja yang memperlonggar syarat izin tambang. Salah satu dampaknya, perusahaan tambang tak lagi diwajibkan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Kalau masih kurang, dibuatlah skema Proyek Strategis Nasional atau PSN. Begitu dijadikan PSN, semua aturan bisa diterabas,” ujarnya.
Tak hanya menyasar Presiden Jokowi, Said Didu juga menyebut tiga nama menteri yang menurutnya harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan alam akibat tambang.
Pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. “Airlangga harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya. Karena dia yang kelola semua PSN,” ungkapnya.
Nama kedua yang disebut adalah mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia dinilai punya andil dalam perubahan regulasi tambang bersama Jokowi.
“Menteri Investasi, Pak Luhut, ikut ubah aturan,” katanya.
Sementara nama ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan sebelumnya Menteri Investasi. Menurut Said Didu, sejak tahun 2022, kewenangan penerbitan izin tambang tak lagi berada di tangan Menteri ESDM, melainkan dialihkan ke Bahlil.
“Sejak itu, semua izin tambang lewat Bahlil,” ungkapnya.
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
Said Didu menyebut, salah satu perusahaan yang izinnya dicabut adalah milik Aguan alias Sugianto Kusuma, salah satu tokoh yang dikenal masuk dalam lingkaran Sembilan Naga.
“Kawei itu milik Aguan. Ada satu lagi perusahaan milik Sembilan Naga juga,” ungkapnya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
