Beranda Umum Nasional Prabowo Bantah Janji Iuran Rp 17 Triliun untuk BoP, Fokus Kiri Prajurit

Prabowo Bantah Janji Iuran Rp 17 Triliun untuk BoP, Fokus Kiri Prajurit

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Isu komitmen Indonesia menyetor dana fantastis hingga US$ 1 miliar ke Dewan Perdamaian mendadak mencuat dan memantik tanda tanya publik. Namun Presiden Prabowo Subianto langsung membantah keras kabar tersebut, menegaskan tidak pernah ada janji iuran dalam bentuk apa pun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi diskusi bersama wartawan dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang berlangsung pada 17–18 Maret 2026.

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” ucap Prabowo, dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden, Minggu (22/3/2026).

Menurut Prabowo, posisi Indonesia dalam inisiatif internasional yang digagas Donald Trump tersebut sejak awal bukan sebagai penyumbang dana, melainkan sebagai kontributor pasukan perdamaian.

Ia bahkan menegaskan, Indonesia tidak terlibat dalam forum pendonor awal yang digelar di Washington D.C. pada Februari lalu. Fakta itu, kata dia, menjadi bukti bahwa tidak ada komitmen finansial yang pernah diberikan.

Baca Juga :  Di Tengah Efisiensi, Pemerintah Justru Siapkan Ribuan Pegawai Koperasi Desa

“Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Waktu ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tutur Prabowo.

Sebaliknya, Indonesia disebut siap ambil bagian melalui pengiriman prajurit dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), termasuk untuk penugasan di Jalur Gaza jika dibutuhkan.

“Kami mengatakan, kami siap untuk pasukan perdamaian, berapa yang diminta,” ujarnya.

Meski menutup pintu untuk komitmen iuran, Prabowo tidak sepenuhnya menolak kemungkinan bantuan finansial di masa depan. Ia menyebut kontribusi dana bisa dipertimbangkan jika situasi di Gaza sudah lebih kondusif dan memasuki tahap rekonstruksi.

“Kita punya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” kata Prabowo.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kesepakatan apa pun terkait kewajiban membayar iuran sebagai anggota Dewan Perdamaian.

Baca Juga :  Imbas BBM Menipis, Pemerintah Bakal Potong Gaji Menteri dan DPR

“Tidak ada komitmen (membayar) sama sekali,” tegasnya.

Dengan penjelasan ini, Prabowo berupaya meluruskan informasi yang berkembang sekaligus menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih menitikberatkan pada kontribusi personel dibandingkan dukungan finansial besar. [*] Disarikan dari sumber berita media daring

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.