JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian terhadap pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai rawan praktik korupsi.
“Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).
Budi menjelaskan, potensi kerawanan dalam pengadaan tidak hanya muncul saat pelaksanaan, tetapi sudah bisa terjadi sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ia menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang matang agar spesifikasi barang yang dibeli benar-benar sesuai.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Sorotan KPK ini mencuat di tengah polemik pengadaan 25 ribu unit sepeda motor listrik oleh BGN yang melibatkan PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai rekanan. Perusahaan tersebut diketahui berlokasi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dalam perkembangan terpisah, aparat kepolisian sempat melakukan penjagaan di kantor perusahaan tersebut pada Jumat (10/4/2026). Kapolsek Grogol Petamburan Ajun Komisaris Reza Aditya menjelaskan, pengamanan dilakukan karena adanya rencana aksi unjuk rasa di lokasi tersebut.
“Saat itu memang ada rencana aksi di sana. Jadi dari polsek kami ada pengamanan kegiatan rencana aksinya,” kata Reza.
Menurut dia, sekitar sepuluh personel diterjunkan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan. Namun hingga sore hari, massa yang direncanakan melakukan aksi tidak kunjung hadir sehingga pengamanan dihentikan.
Reza juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait keberadaan aparat bersenjata lengkap di lokasi. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar.
“Tidak ada polisi bersenjata dan berbaret biru,” ujarnya.
Pantauan di lokasi pada Selasa siang menunjukkan kondisi kantor relatif sepi. Gerbang tertutup, meski sesekali terlihat aktivitas keluar masuk orang. Tidak tampak lagi aparat berjaga di sekitar area.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pengadaan motor listrik tersebut diperuntukkan bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total rencana 25 ribu unit, realisasi pembelian hingga kini mencapai 21.801 unit.
Dadan memastikan pengadaan dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025 dan kendaraan tersebut belum didistribusikan secara resmi kepada para penerima.
Adapun jenis kendaraan yang dibeli terdiri dari dua model produksi Emmo, yakni tipe trail Emmo-JVX GT dan tipe bebek Emmo-JV Max. Harga per unitnya masing-masing disebut mencapai Rp43,3 juta dan Rp41,7 juta.
Menanggapi isu yang berkembang terkait kapasitas vendor pemenang tender, Budi menegaskan bahwa penilaian KPK berfokus pada proses pengadaan yang dilakukan.
“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
