JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pelaksanaan retret bagi para pimpinan DPRD di Akademi Militer (Akmil) Magelang kembali memantik perhatian, terutama di tengah sorotan terhadap menguatnya nuansa militer dalam pola pembinaan pejabat negara.
Sebanyak 396 peserta yang terdiri dari Ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, mengikuti kegiatan tersebut pada Kamis (16/4/2026).
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa posisi DPRD tidak bisa dipandang sebatas lembaga formal dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tetapi juga penjaga harmoni antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal. Sebuah peran strategis yang menentukan apakah pembangunan dapat berjalan selaras atau justru terfragmentasi,” kata Ace dalam keterangan resmi Lemhannas.
Menurutnya, dinamika geopolitik global menuntut para pimpinan DPRD untuk tidak hanya berpikir lokal, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan nasional secara komprehensif.
Ia menekankan, setiap kebijakan daerah, mulai dari penyusunan anggaran hingga regulasi, harus memiliki kontribusi nyata terhadap agenda besar pembangunan nasional.
“Mampu menjembatani kebijakan pusat dan daerah, merajut kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ace menyebut retret ini dirancang sebagai sarana penyamaan persepsi antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sehingga tujuan Indonesia Emas 2045 melalui fondasi Asta Cita ini bisa kita wujudkan,” katanya.
Retret ini mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Namun demikian, pola pembinaan pejabat melalui retret di lingkungan militer tidak lepas dari kritik. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, sebelumnya menilai kegiatan serupa mencerminkan semakin kuatnya nuansa militerisme dalam pemerintahan.
Ia berpendapat, penguatan nasionalisme dan penyelarasan visi kepala daerah seharusnya dapat dilakukan melalui evaluasi langsung terhadap kinerja di lapangan, bukan melalui kegiatan retret di institusi militer.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, retret serupa memang beberapa kali digelar, mulai dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah, sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
