WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus yang bikin geleng kepala kembali mencuat. Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren dari wilayah Jawa Barat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka datang bukan tanpa alasan—melainkan membawa luka yang sama: dugaan penipuan program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjanjikan harapan, tapi berujung kerugian besar.
Melansir nu.or.id, para kiai dan gus ini mengaku dijebak oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi DSN. Iming-imingnya tidak main-main: program dapur SPPG sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya—uang keluar, dapur berdiri, tapi penggantian biaya tak pernah datang.
💥 Modusnya rapi dan terstruktur. Pesantren diminta memenuhi syarat:
✓ Memiliki lahan minimal 400 meter persegi
✓ Mengajukan proposal ke koperasi
✓ Membayar biaya pendaftaran sekitar Rp1,5 juta
✓ Menyetujui commitment fee yang mengikat
Setelah itu, Koperasi DSN menunjuk kontraktor untuk membangun dapur MBG dengan sistem pembayaran bertahap. Janjinya, seluruh biaya akan diganti setelah program berjalan. Faktanya? Nol besar.
Berbulan-bulan berlalu, tak ada kejelasan. Kantor DSN bahkan sudah berpindah, sementara pengurusnya tak bisa dihubungi. Dugaan penipuan makin kuat.
Salah satu korban, pengasuh pesantren asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, mengungkap dampak yang tak ringan.
“Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya. Kami dari pesantren juga tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di dapur MBG tersebut,” ujarnya.
Kerugian yang dialami bukan angka kecil. Setiap pesantren disebut kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jika ditotal, nilainya bisa tembus miliaran.
Ketua LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, menegaskan bahwa kasus ini bukan perkara sepele.
“Ini bukan sekadar kasus individual, melainkan persoalan serius yang berpotensi menimpa lembaga pendidikan pesantren secara luas,” tegasnya.
Ia bahkan menduga jumlah korban bisa jauh lebih besar:
✓ Pola penipuan seragam di banyak lokasi
✓ Potensi korban hingga ratusan pesantren
✓ Kerugian kolektif bisa sangat masif
Pertemuan yang digelar di kantor LBH Ansor, Jakarta Pusat, turut dihadiri Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU, Gus Ulun Nuha. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan langkah lanjutan.
“Kita akan melakukan pendekatan kepada institusi berwenang. Namun, upaya hukum terhadap pihak DSN tetap harus dilakukan,” ujarnya.
Kasus ini kini masuk tahap pendampingan hukum. LBH Ansor sudah membentuk tim khusus untuk mengawal proses hingga tuntas. Sementara itu, pihak RMI PBNU menyatakan siap mendukung penuh agar perkara ini diproses secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
Yang lebih mengejutkan, hasil penelusuran tim hukum mengungkap fakta krusial. Menurut Koordinator Tim Hukum Korban, Afreindi Sikumbang, koperasi yang disebut-sebut itu ternyata tidak terdaftar secara legal.
“Artinya, dari sisi legal standing, koperasi ini tidak berbadan hukum. Kasus ini diduga murni penipuan dengan badan usaha palsu,” tegasnya.
📌 Bagi pesantren lain yang merasa menjadi korban, laporan masih dibuka hingga 7 Mei 2026 melalui:
✓ 0813-2284-0288 (Sahabat Hamzah)
✓ Pendampingan langsung oleh tim LBH Ansor
Kasus ini mestinya membuat kita belajar: janji program besar dengan embel-embel lembaga nasional tidak selalu aman. Ketika verifikasi diabaikan, risiko kerugian bisa menghancurkan—bahkan bagi lembaga sekelas pesantren. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
