Beranda Umum Nasional Anggaran Rp 27 M Sepatu Sekolah Rakyat Hanya untuk Satu Model, Totalnya...

Anggaran Rp 27 M Sepatu Sekolah Rakyat Hanya untuk Satu Model, Totalnya 4 Model

Syaifullah Yusuf | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Besarnya anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat mulai memantik tanda tanya. Nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu jenis sepatu dinilai janggal, bahkan diakui belum sepenuhnya dipahami oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 27 miliar ternyata hanya dialokasikan untuk satu model sepatu. Padahal, siswa dalam program tersebut akan menerima 4 model sepatu yang berbeda.

“Ini nanti kami minta (tim), tolong untuk rinciannya dibuka deh. Kasih tahu untuk beli sepatu itu saja berapa miliar. Ini ternyata Rp 27 miliar untuk satu sepatu toh?” ujar Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan jajaran internal Kementerian Sosial, menandakan bahwa detail pengadaan belum sepenuhnya terpetakan di level pimpinan. Ia mengakui, sejauh ini informasi yang dimilikinya baru sebatas jumlah jenis perlengkapan yang diterima siswa.

Baca Juga :  KPK Cium Potensi Korupsi di Program Sekolah Rakyat

“Kalau mereka dapat sepatu empat jenis saya tahu. Seragam delapan jenis. Tetapi total berapa miliar kami harus cek,” katanya.

Berdasarkan data dalam sistem pengadaan nasional (INAPROC), nilai pengadaan sepatu sekolah siswa tercatat mencapai Rp 27.541.500.000 melalui mekanisme e-purchasing. Menariknya, angka tersebut muncul dalam dua paket berbeda, yakni untuk sepatu perlengkapan siswa dan sepatu PDH (pakaian dinas harian).

Selain itu, pengadaan sepatu olahraga untuk siswa juga menghabiskan anggaran tidak sedikit, yakni Rp 19.672.500.000. Sementara untuk guru, pengadaan sepatu olahraga tercatat sekitar Rp 3,9 juta, dan sepatu dinas mencapai Rp 5.570.600.000.

Gus Ipul menegaskan, pihaknya akan segera membuka rincian anggaran tersebut ke publik sebagai bentuk transparansi. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pengadaan agar tidak terjadi penyimpangan.

Baca Juga :  Demi Saksikan Indonesia jadi Raksasa Dunia, Prabowo Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi

“Kalau ada penyimpangan, ya, kami akan lapor. Ini kan yang membuat ada pokjanya (kelompok kerja), pejabat pembuat komitmen,” ujarnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.