JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pemerintah membentuk ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dalam lima tahun ke depan mulai memunculkan sorotan. Di tengah kekhawatiran publik soal meluasnya peran militer di ranah sipil, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru menegaskan bahwa keberadaan prajurit BTP nantinya tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga ikut mengisi berbagai kebutuhan sosial masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026), Sjafrie memaparkan bahwa prajurit BTP akan memiliki fungsi yang cukup luas, mulai dari bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ada prajurit itu yang dari pesantren, ada rohaniawan non-muslim. Itu mereka masuk ke gereja bersama masyarakat, yang di masjid itu bisa jadi imam, bisa jadi khatib ibadah,” kata Sjafrie di hadapan anggota dewan.
Menurut dia, prajurit yang ditempatkan di batalyon tersebut nantinya disiapkan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Mereka bahkan disebut dapat membantu sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Selain itu, keberadaan BTP juga diklaim mampu menggerakkan ekonomi warga sekitar. Sjafrie menyebut aktivitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan ikut tumbuh di sekitar kawasan pos batalyon.
Tak hanya itu, aspek kesehatan juga disebut menjadi bagian dari kontribusi prajurit BTP di tengah masyarakat. Sjafrie mengungkapkan bahwa prajurit diwajibkan melakukan donor darah secara rutin dan hasilnya akan dihimpun dalam bank darah yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis.
“Kami membentuk bank darah untuk menampung. Rakyat yang memerlukan, silakan, tidak dipungut biaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga menjelaskan alasan pemerintah dan TNI menargetkan pembentukan 750 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun mendatang. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kehadiran negara hingga tingkat daerah, terutama di wilayah perbatasan.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota, termasuk 11 wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 150 batalyon baru setiap tahun.
“Kami targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 kabupaten/kota,” katanya.
Sjafrie mengklaim keberadaan batalyon teritorial pembangunan juga berdampak pada menurunnya angka kriminalitas di sejumlah daerah. Ia mencontohkan kasus begal yang disebut mengalami penurunan signifikan setelah keberadaan batalyon tersebut.
“Begal dan kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus kriminalnya hilang di atas 50 persen,” ujar dia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
