JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Rencana pemerintah memangkas porsi komisi aplikator ojek online menjadi 8 persen mulai menuai resistensi. Kebijakan yang digadang-gadang berpihak pada pengemudi itu justru dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan industri transportasi daring.
Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi Maxim Indonesia menilai skema komisi yang saat ini berlaku masih relevan. Melalui Development Director-nya, Dirhamsyah, perusahaan menyebut batas maksimal 15 persen merupakan angka yang sudah teruji menjaga keberlangsungan ekosistem.
“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” kata Dirhamsyah dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Pernyataan tersebut merespons rencana pemerintah yang akan mengatur ulang pembagian pendapatan, di mana aplikator hanya memperoleh 8 persen sementara 92 persen diberikan kepada pengemudi.
Dirhamsyah mengklaim, pihaknya selama ini telah menerapkan skema komisi yang kompetitif dan termasuk yang terendah di pasar nasional. Ia menegaskan, keseimbangan antara tarif murah bagi masyarakat dan penghasilan mitra menjadi pertimbangan utama dalam menentukan struktur tersebut.
“Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Namun demikian, Maxim mengaku belum menerima dokumen resmi terkait kebijakan tersebut, yakni Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Perusahaan menyatakan perlu mempelajari secara detail sebelum memberikan analisis lebih jauh terkait dampaknya.
Menurut Dirhamsyah, intervensi yang terlalu ketat dalam mekanisme pasar berisiko menimbulkan efek domino, mulai dari terganggunya operasional hingga perubahan tarif yang pada akhirnya bisa membebani konsumen maupun mitra pengemudi.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap platform memiliki karakteristik bisnis dan kapasitas finansial yang berbeda, sehingga kebijakan yang seragam berpotensi memicu ketimpangan baru.
Sebagai solusi, Maxim mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pelaku industri sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Di sisi lain, perusahaan menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan mitra. Selain bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Maxim juga memberikan perlindungan penuh bagi pengemudi disabilitas serta menggandeng Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera untuk penyaluran santunan.
Maxim menyatakan tetap terbuka untuk berdiskusi dan siap berkolaborasi dengan pemerintah demi menjaga keberlangsungan industri transportasi online yang dinilai semakin krusial bagi masyarakat.[*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
