JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kritik yang dilontarkan diplomat senior Dino Patti Djalal terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan yang semakin melebar. Alih-alih berhenti pada diskusi mengenai efektivitas diplomasi dan penggunaan anggaran negara, polemik justru bergeser ke persoalan rekam jejak dan posisi pribadi sang pengkritik.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu sebelumnya mempertanyakan frekuensi lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara sejak menjabat. Menurut Dino, pola diplomasi yang terlalu bergantung pada kunjungan fisik perlu dievaluasi karena menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal.
Dalam pandangannya, kemajuan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan hubungan antarnegara tetap terjalin tanpa harus selalu dilakukan melalui perjalanan langsung. Ia pun menawarkan sejumlah masukan, mulai dari optimalisasi pertemuan virtual, pemanfaatan forum internasional untuk bertemu banyak pemimpin sekaligus, hingga pemberian ruang yang lebih besar kepada Menteri Luar Negeri untuk menjalankan misi-misi diplomatik yang bersifat teknis.
Dino juga mengungkap cerita yang menurutnya menunjukkan adanya peluang diplomasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut Presiden Finlandia, Alexander Stubb, pernah meminta waktu bertemu dengan Prabowo saat agenda Sidang Umum PBB di New York, namun permintaan tersebut disebut tidak memperoleh respons.
Pernyataan Dino kemudian memancing tanggapan dari Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, Teddy tidak hanya menjawab substansi kritik, tetapi juga menyinggung masa jabatan Dino saat berada di pemerintahan.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” tutur Teddy dalam video yang diunggah di akun @sekretariat.kabinet pada Selasa, 2 Juni 2026.
Ucapan tersebut memicu reaksi beragam di media sosial. Sebagian warganet menilai pernyataan Teddy terkesan mengarah pada aspek personal dan bukan sepenuhnya menjawab pokok kritik yang disampaikan Dino.
Dalam klarifikasinya, Teddy menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden diperlukan untuk membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, kedekatan antarpemimpin negara memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan oleh komunikasi jarak jauh semata.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik,” ujar dia.
Teddy juga memaparkan sejumlah capaian yang diklaim merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo. Di antaranya bergabungnya Indonesia ke kelompok BRICS, tercapainya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang memberikan tarif nol persen bagi sejumlah produk Indonesia, masuknya investasi asing senilai Rp 2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir, hingga keberhasilan membebaskan warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel.
Pembelaan terhadap Presiden juga datang dari Ketua Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menilai cara Dino menyampaikan kritik berpotensi memicu perbandingan antarpemerintahan yang tidak produktif.
“Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu,” kata Habiburokhman di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Habiburokhman, mantan pejabat negara tetap perlu menjaga etika saat menyampaikan pandangan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Ia mencontohkan hubungan antarpemimpin di negara lain yang menurutnya lebih mengedepankan penghormatan meskipun terdapat perbedaan pandangan.
“Saya pikir tidak ada istimewanya Pak Dino. Semua orang sama, warga negara,” ujar Habiburokhman.
Di tengah silang pendapat tersebut, dukungan terhadap Dino justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menilai kritik yang disampaikan Dino seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah.
Menurut Andreas, pemerintah tentu berhak memberikan klarifikasi. Namun, ia berpandangan bahwa penjelasan mengenai efektivitas diplomasi luar negeri sebaiknya disampaikan oleh kementerian teknis yang menangani urusan tersebut.
“Sehingga, masyarakat tahu bagaimana kerja dan kinerja dunia diplomasi politik luar negeri Indonesia,” kata Andreas di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menilai masukan dari Dino layak diperhatikan mengingat pengalaman panjang yang dimiliki mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut dalam dunia diplomasi.
Bagi Andreas, kritik yang disampaikan Dino bukanlah serangan politik, melainkan bentuk perhatian agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
Perdebatan ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa isu yang semula berangkat dari evaluasi efektivitas diplomasi luar negeri kini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana pemerintah merespons kritik publik, khususnya ketika kritik itu datang dari figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang yang dipersoalkan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
