JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Selain dugaan pengaturan yayasan pelaksana program, penyidik juga menemukan indikasi penggelembungan anggaran pada berbagai pengadaan barang bernilai fantastis.
Kasus tersebut mencuat hanya beberapa hari setelah Dadan dicopot dari jabatannya. Pada Rabu (3/6/2026), ia diamankan bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa salah satu modus yang diduga digunakan adalah memanfaatkan kewenangan dalam proses verifikasi yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan yang memiliki keterkaitan dengan para tersangka diduga mendapat kemudahan untuk lolos dalam sistem verifikasi BGN.
Padahal, yayasan tersebut kemudian memperoleh aliran dana insentif dalam jumlah sangat besar. Penyidik menduga keuntungan dari program yang seharusnya ditujukan untuk pemenuhan gizi anak sekolah itu justru mengalir ke pihak-pihak tertentu.
Tak hanya itu, Kejagung juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembelian 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak lebih dari Rp 1 triliun.
Menurut hasil penyidikan, pembayaran pengadaan tersebut dilakukan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Namun perusahaan itu diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan kelayakan vendor, penyidik juga menemukan indikasi penggelembungan harga dalam proyek tersebut. Temuan itu menjadi salah satu dasar penyelidikan lebih lanjut terhadap proses pengadaan yang berlangsung di lingkungan BGN.
Di sisi lain, Dadan sebelumnya pernah menyatakan bahwa motor listrik tersebut dibeli untuk mendukung operasional SPPG di berbagai daerah. Saat itu ia menyebut harga pembelian sekitar Rp 42 juta per unit, lebih rendah dibanding harga pasar yang menurutnya mencapai Rp 52 juta.
Selain motor listrik, penyidik juga menelusuri pengadaan lain yang diduga bermasalah. Di antaranya pembelian sekitar 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Seluruh pengadaan tersebut diduga mengandung unsur mark-up dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini juga menyeret perhatian publik terhadap laporan harta kekayaan Dadan Hindayana. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada Maret 2025, total kekayaan Dadan tercatat sekitar Rp 9 miliar tanpa utang.
Harta tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp 5,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp 322 juta, serta kas dan setara kas sekitar Rp 1,4 miliar. Ia juga melaporkan kepemilikan tiga kendaraan, yakni Mazda CX-5 tahun 2023, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024, dan Mazda CX-3 tahun 2023.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama sekitar satu setengah tahun. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan terkait pucuk pimpinan BGN. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
