WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik atau yang lebih dikenal dengan istilah mati lampu, mati listrik, hingga oglangan kembali memanas. Dalam beberapa hari terakhir, pemadaman bergilir terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, termasuk kawasan eks Karesidenan Surakarta alias Soloraya seperti Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sekitarnya.
Yang membuat masyarakat semakin kesal bukan hanya karena listrik padam berulang kali, melainkan karena pemadaman tersebut kerap terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Warga yang tengah bekerja, berjualan, menjalankan usaha, belajar, hingga mengurus berbagai aktivitas rumah tangga mendadak harus menerima kenyataan listrik padam selama satu hingga dua jam. Bahkan di sejumlah wilayah, pemadaman berlangsung hingga lima jam dalam sehari.
Kondisi ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa dirugikan. Banyak warga mempertanyakan mengapa mereka diwajibkan membayar tagihan listrik tepat waktu setiap bulan, sementara pelayanan yang diterima justru tidak memberikan kepastian.
“Kalau telat bayar listrik langsung ada peringatan, bahkan bisa dicabut. Tapi ketika listrik mati berjam-jam tanpa pemberitahuan, tidak ada permintaan maaf yang jelas kepada pelanggan. Kami ini pelanggan yang selalu bayar tepat waktu,” keluh salah seorang warga Wonogiri.
Keluhan serupa juga datang dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemadaman listrik mendadak membuat aktivitas usaha terganggu, produksi terhenti, hingga menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit.
Kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik antara lain:
✓ Produksi UMKM terhenti karena mesin tidak dapat beroperasi
✓ Pedagang makanan dan minuman kehilangan pelanggan
✓ Bahan makanan yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak
✓ Toko online dan usaha digital kehilangan transaksi
✓ Pekerja yang mengandalkan internet tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
✓ Aktivitas belajar siswa terganggu
✓ Pengisian daya ponsel dan perangkat elektronik terhambat
✓ Pelayanan publik dan administrasi ikut melambat
✓ Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk genset dan bahan bakar
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pemadaman bergilir terjadi di sejumlah wilayah Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai penyebab gangguan tersebut agar tidak terus menimbulkan keresahan.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara, melainkan akibat adanya gangguan teknis pada sistem kelistrikan.
“Memang ada beberapa gangguan teknis. Kami sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terulang,” ujarnya.
Dwi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemadaman listrik serentak di Pulau Jawa. Ia juga memastikan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik masih dalam kondisi aman. Pemerintah membantah kabar yang menyebut pemadaman dipicu oleh krisis pasokan batu bara akibat belum terbitnya seluruh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.
Meski demikian, penjelasan tersebut mendapat perhatian dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga tersebut mempertanyakan penyebab sebenarnya dari gangguan sistem kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman di sejumlah wilayah Jawa pada 9 hingga 10 Juni 2026.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai pemadaman bergilir yang berlangsung selama beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat dan dunia usaha.
Menurutnya, meskipun pelanggan memiliki hak memperoleh kompensasi akibat pemadaman listrik, nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung masyarakat.
Fabby menilai publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai kondisi sistem kelistrikan nasional. Ia menyebut terdapat sejumlah kemungkinan penyebab pemadaman, mulai dari minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron hingga gangguan jaringan transmisi.
Menurutnya, investigasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.
Fabby menjelaskan bahwa dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit seharusnya tidak langsung menyebabkan pemadaman luas apabila sistem cadangan daya, proteksi dan jaringan berjalan normal.
Ia mengingatkan bahwa PLN selama ini memiliki ketentuan cadangan daya atau reserve margin sekitar 30 persen yang seharusnya mampu menjaga keandalan pasokan listrik ketika terjadi gangguan pada salah satu pembangkit.
Lebih lanjut, IESR menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sehingga beberapa pembangkit tidak dapat beroperasi secara optimal.
Selain itu, gangguan pada pembangkit seperti PLTGU Jawa 1 juga disebut berpotensi mengurangi pasokan listrik ke jaringan. Fabby menilai jika benar terdapat kendala pasokan batu bara yang menyebabkan pembangkit menurunkan kapasitas produksi listriknya, maka hal tersebut menunjukkan tingginya risiko ketergantungan terhadap sistem kelistrikan yang masih didominasi pembangkit berbahan bakar batu bara.
Di tengah silang pendapat mengenai penyebab pemadaman, satu hal yang pasti adalah masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Saat listrik padam tanpa jadwal yang jelas, roda ekonomi melambat, aktivitas terganggu, dan kerugian terus bertambah.
Masyarakat kini menunggu kepastian. Bukan hanya soal kapan listrik kembali menyala, tetapi juga jawaban mengapa pemadaman bisa terjadi berulang kali di tengah kewajiban pelanggan yang selalu dituntut disiplin membayar tagihan setiap bulan. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
