Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalan, Soroti BBM, MBG hingga Dugaan Pelemahan Supremasi Sipil

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali menggema di Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di kawasan kantor Gubernur serta DPRD Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026).
Aksi yang berlangsung hingga petang itu tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menyasar sejumlah program nasional yang belakangan menjadi sorotan publik. Di penghujung aksi, mahasiswa membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah dengan tajuk “Negara Sekarat, Pemerintah Pengkhianat”.
Ketua Umum PC PMII Kota Semarang, Muhammad Afiq Nur Cahaya, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Kita tidak akan pernah bosan untuk selalu mengkritik pemerintah-pemerintahan yang zalim. Kita tidak akan pernah bosan menggerakkan aksi massa di PMII Kota Semarang maupun ruang mahasiswa Semarang Raya untuk selalu menyuarakan api kebenaran dan api keadilan,” tegasnya.
Menurut Afiq, aksi tersebut melibatkan sekitar 400 mahasiswa yang berasal dari sedikitnya 10 perguruan tinggi di wilayah Semarang Raya. Namun, data berbeda disampaikan aparat kepolisian yang memperkirakan jumlah peserta sekitar 200 orang.
Massa mulai bergerak pada sore hari dari kawasan Kota Lama Semarang. Mereka kemudian melakukan long march menuju sejumlah titik strategis di kota, termasuk Balai Kota Semarang dan kawasan Tugu Muda.
Tugu Muda dipilih bukan tanpa alasan. Mahasiswa menilai monumen bersejarah tersebut memiliki makna perjuangan yang relevan dengan semangat aksi yang mereka bawa.
“Tugu Muda adalah titik perlawanan dan titik perjuangan di Kota Semarang,” ujar Afiq.
Setelah berkeliling di kawasan Tugu Muda, massa bergerak menuju Jalan Pandanaran hingga kawasan Pleburan. Dalam perjalanan, mereka melakukan aksi simbolik dengan mendorong sepeda motor sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Setibanya di depan kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan. Selain mendesak restrukturisasi APBN dan pemulihan ekonomi nasional, mereka juga meminta revisi UU Polri dan UU TNI demi menjaga supremasi sipil, mendorong pengesahan UU Perampasan Aset, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mempercepat reforma agraria, hingga menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Heri Wahyudi mengatakan pengamanan aksi dilakukan dengan pendekatan preventif. Sekitar 1.000 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang diterjunkan untuk memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib.
“Untuk pola pengamanan sebetulnya kita melaksanakan kegiatan yang berupa pencegahan. Kami kasih imbauan-imbauan agar mahasiswa ini sadar untuk dapat menyampaikan aspirasinya di muka umum,” katanya.
Pada hari yang sama, gelombang kritik serupa juga muncul di Sukoharjo. Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi di Bundaran Tugu Kartasura.
Massa yang terdiri atas mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), organisasi Cipayung Plus Sukoharjo, PMII, HMI, hingga IMM membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Beberapa poster yang terlihat di lokasi antara lain bertuliskan “BBM Naik Rakyat Pusing”, “Rupiah Melemah Harga Pertamax Melejit, Rakyat Menjerit”, “Berantas KKN”, hingga “Revolusi”.
Koordinator aksi, Azhar Ardiansyah Al Aziz, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat.
“MBG malah menjadi lumbung korupsi di sana,” kata Azhar.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas dan tata kelolanya.
Aksi di Kartasura berakhir sekitar pukul 18.20 setelah perwakilan massa diterima oleh Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Joko Nugroho, serta Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
[18/6 21.29] Suhamdani: Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalan, Soroti BBM, MBG hingga Dugaan Pelemahan Supremasi Sipil

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali menggema di Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di kawasan kantor Gubernur serta DPRD Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026).
Aksi yang berlangsung hingga petang itu tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menyasar sejumlah program nasional yang belakangan menjadi sorotan publik. Di penghujung aksi, mahasiswa membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah dengan tajuk “Negara Sekarat, Pemerintah Pengkhianat”.
Ketua Umum PC PMII Kota Semarang, Muhammad Afiq Nur Cahaya, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Kita tidak akan pernah bosan untuk selalu mengkritik pemerintah-pemerintahan yang zalim. Kita tidak akan pernah bosan menggerakkan aksi massa di PMII Kota Semarang maupun ruang mahasiswa Semarang Raya untuk selalu menyuarakan api kebenaran dan api keadilan,” tegasnya.
Menurut Afiq, aksi tersebut melibatkan sekitar 400 mahasiswa yang berasal dari sedikitnya 10 perguruan tinggi di wilayah Semarang Raya. Namun, data berbeda disampaikan aparat kepolisian yang memperkirakan jumlah peserta sekitar 200 orang.
Massa mulai bergerak pada sore hari dari kawasan Kota Lama Semarang. Mereka kemudian melakukan long march menuju sejumlah titik strategis di kota, termasuk Balai Kota Semarang dan kawasan Tugu Muda.
Tugu Muda dipilih bukan tanpa alasan. Mahasiswa menilai monumen bersejarah tersebut memiliki makna perjuangan yang relevan dengan semangat aksi yang mereka bawa.
“Tugu Muda adalah titik perlawanan dan titik perjuangan di Kota Semarang,” ujar Afiq.
Setelah berkeliling di kawasan Tugu Muda, massa bergerak menuju Jalan Pandanaran hingga kawasan Pleburan. Dalam perjalanan, mereka melakukan aksi simbolik dengan mendorong sepeda motor sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Setibanya di depan kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan. Selain mendesak restrukturisasi APBN dan pemulihan ekonomi nasional, mereka juga meminta revisi UU Polri dan UU TNI demi menjaga supremasi sipil, mendorong pengesahan UU Perampasan Aset, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mempercepat reforma agraria, hingga menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Heri Wahyudi mengatakan pengamanan aksi dilakukan dengan pendekatan preventif. Sekitar 1.000 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang diterjunkan untuk memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib.
“Untuk pola pengamanan sebetulnya kita melaksanakan kegiatan yang berupa pencegahan. Kami kasih imbauan-imbauan agar mahasiswa ini sadar untuk dapat menyampaikan aspirasinya di muka umum,” katanya.
Pada hari yang sama, gelombang kritik serupa juga muncul di Sukoharjo. Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi di Bundaran Tugu Kartasura.
Massa yang terdiri atas mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), organisasi Cipayung Plus Sukoharjo, PMII, HMI, hingga IMM membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Beberapa poster yang terlihat di lokasi antara lain bertuliskan “BBM Naik Rakyat Pusing”, “Rupiah Melemah Harga Pertamax Melejit, Rakyat Menjerit”, “Berantas KKN”, hingga “Revolusi”.
Koordinator aksi, Azhar Ardiansyah Al Aziz, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat.
“MBG malah menjadi lumbung korupsi di sana,” kata Azhar.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas dan tata kelolanya.
Aksi di Kartasura berakhir sekitar pukul 18.20 setelah perwakilan massa diterima oleh Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Joko Nugroho, serta Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. [*] Disarikan dari sumber berita media daring