JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah tuntutan efisiensi belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 triliun dari APBN untuk membiayai pendidikan bela negara bagi puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Jika dihitung rata-rata, biaya yang dikeluarkan negara mencapai sekitar Rp 30 juta untuk setiap peserta selama mengikuti pelatihan selama 45 hari.
Besarnya anggaran tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal I Gusti Ngurah Wisnu Wardana. Menurutnya, total dana yang disiapkan mencapai Rp 1,064 triliun untuk membiayai target 35.476 peserta.
“Jadi itu digunakan untuk banyak hal, ya,” kata Wisnu saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, biaya sekitar Rp 30 juta per peserta bukan hanya dipakai untuk proses pendidikan. Anggaran itu juga mencakup tahapan seleksi, pengadaan perlengkapan perorangan lapangan berupa seragam, biaya penyelenggaraan pelatihan, perjalanan dinas, hingga uang saku peserta sebesar Rp 1,5 juta.
Wisnu memastikan dana tersebut berasal dari alokasi anggaran khusus yang diajukan kepada Kementerian Keuangan, sehingga tidak diambil dari pagu rutin Kementerian Pertahanan maupun TNI.
“Jadi tidak akan mengganggu atau membebani anggaran dari DIPA Kementerian Pertahanan maupun TNI,” ujarnya.
Program pendidikan tersebut berlangsung selama 45 hari, mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Pada awalnya, peserta dijadwalkan menjalani 30 hari latihan dasar militer, namun konsep itu kemudian diubah menjadi pendidikan bela negara. Sementara 15 hari sisanya diisi dengan materi manajerial sebagai bekal mengelola koperasi.
Meski semula ditargetkan diikuti 35.476 orang, jumlah peserta yang benar-benar mengikuti pelatihan hanya 33.846 orang. Sebanyak 1.369 calon peserta tidak hadir sejak program dimulai dengan berbagai alasan.
Dari peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 33.785 orang akhirnya dinyatakan lulus. Sementara 61 peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga akhir.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan puluhan peserta tersebut gugur karena alasan kesehatan maupun mengundurkan diri.
“Jadi memang ada 61 rekan-rekan ini tidak bisa lanjut karena berbagai alasan,” kata dia.
Lead dibuat lebih kuat dengan menempatkan besarnya anggaran APBN dalam konteks efisiensi belanja negara, sehingga langsung memberikan nilai berita yang lebih tajam tanpa mengubah fakta atau menambahkan opini di luar informasi yang tersedia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
