KITA sering menganggap bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, menjelaskan keadaan, atau sekadar menyampaikan pesan. Namun, dalam kehidupan politik, bahasa tidak pernah sesederhana itu. Satu kata dapat membangun harapan, satu kalimat dapat menenangkan, tetapi satu pernyataan dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat.
Belakangan ini, kita seperti hidup dalam ruang publik yang terlalu ramai oleh kata-kata, tetapi tidak selalu kaya akan pemahaman. Berbagai pernyataan politik hadir setiap hari melalui televisi, portal berita, media sosial, dan percakapan sehari-hari.
Maka dari sinilah pertanyaan muncul di benak kita: “Ketika kekuasaan berbicara, apakah rakyat benar-benar sedang diajak berkomunikasi atau hanya sedang diminta mendengarkan?”
Pertanyaan tersebut membawa kita pada pemikiran Norman Fairclough tentang bahasa dan kekuasaan. Fairclough melihat wacana sebagai praktik sosial. Bahasa tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga ikut membentuk realitas. Oleh karena itu, bahasa perlu dibaca bersama dengan konteks sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan yang melahirkannya.
Ketika Puisi Berbicara dari Bawah
Mari kita kembali ke sejarah sastra Indonesia, ketika muncul sosok nama Wiji Thukul salah satu sastrawan Indonesia sekaligus aktivis yang aktif di masa orde baru untuk menyuarakan perlawanan dan ketidakadilan. Wiji Thukul adalah salah satu sastrawan yang menunjukkan bahwa puisi dapat menjadi ruang perlawanan. Ia tidak menulis dari ruang kekuasaan. Ia berbicara dari pengalaman kehidupan rakyat, terutama mereka yang berhadapan dengan kemiskinan, ketidakadilan, tekanan, dan pembungkaman pada masa Orde Baru.
Puisi tidak lagi hanya berbicara tentang keindahan. Puisi menjadi tempat untuk mengatakan sesuatu yang tidak nyaman bagi kekuasaan.
Melalui puisi Wiji Thukul berjudul “Peringatan”, suara rakyat hadir sebagai suara yang menolak untuk terus dibungkam. Puisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berbicara bukan sekadar persoalan seseorang boleh atau tidak boleh mengucapkan kata-kata, melainkan persoalan apakah masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan ketidakadilan yang mereka rasakan.
Sementara dalam puisi “Bunga dan Tembok”, Thukul menggunakan pertentangan sederhana antara bunga dan tembok. Bunga dapat dibaca sebagai simbol kehidupan yang ingin tumbuh, sedangkan tembok menjadi gambaran struktur yang menghalangi.
Melalui puisi tersebut Thukul tidak perlu menggunakan bahasa politik yang rumit untuk berbicara tentang kekuasaan. Ia cukup menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebab terkadang, bahasa yang paling politis justru adalah bahasa yang mampu menyebut kenyataan dengan apa adanya.
Lewat puisi-puisinya, Thukul menghadirkan suara masyarakat yang berhadapan dengan ketidakadilan dan pembungkaman pada masa Orde Baru. Puisi seperti Peringatan juga puisi Bunga dan Tembok memperlihatkan bagaimana bahasa sastra dapat menjadi bentuk perlawanan.
Sastra politik Wiji Thukul menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu harus hadir melalui podium atau institusi kekuasaan. Puisi pun dapat menjadi ruang perebutan makna. Jika kekuasaan memiliki bahasa resmi untuk menjelaskan realitas, sastra dapat menghadirkan bahasa alternatif dari pengalaman masyarakat.
Analisis wacana teori Fairclough membantu kita memahami bahwa bahasa selalu berhubungan dengan praktik sosial, ideologi, dan kekuasaan. Sementara Thukul memperlihatkan bagaimana bahasa tersebut dapat digunakan untuk menghadirkan suara yang berada di luar pusat kekuasaan.
Bahasa politik seharusnya tidak menjadi tembok yang semakin menjauhkan penguasa dari rakyat. Bahasa seharusnya menjadi jembatan yang mempertemukan kebijakan dengan pengalaman masyarakat.
Sehingga di masa sekarang kita membutuhkan literasi wacana sebagai kemampuan membaca bukan hanya benar dan salahnya informasi, tetapi juga bagaimana bahasa membingkai persoalan, siapa yang diberi ruang bicara, dan suara siapa yang justru tersisih.
Melalui teori Fairclough kita belajar membaca hubungan bahasa dan kekuasaan. Kita belajar juga dari seorang sastrawan Wiji Thukul kita belajar bahwa bahasa dapat menjadi suara perlawanan. Keduanya mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar hak penguasa untuk berbicara, tetapi juga hak masyarakat untuk dipahami dan didengar.
Bahasa politik seharusnya tidak menjadi tembok yang semakin menjauhkan penguasa dari rakyat. Bahasa seharusnya menjadi jembatan yang mempertemukan kebijakan dengan pengalaman masyarakat.
Jika Fairclough mengajarkan kepada kita untuk membongkar hubungan antara bahasa dan kekuasaan, Wiji Thukul mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan suara yang lahir dari mereka yang berada di luar pusat kekuasaan.
Keduanya membawa kita pada satu kesadaran penting bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang tempat makna, kepentingan, dan kekuasaan diperebutkan. Bahasa dapat menjadi suara yang mempertahankan keadaan, tetapi juga dapat menjadi keberanian untuk mempertanyakannya.
Sehingga dari sinilah Wiji Thukul mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi mendalam. Melalui puisinya, Ia menunjukkan bahwa suara yang lahir dari bawah pun mampu menembus dinding kekuasaan. Sebab terkadang, sebuah kata yang sederhana dapat menjadi awal dari keberanian, sebuah puisi dapat menjadi suara perlawanan, dan suara yang terus didengar dapat menjadi kekuatan untuk meruntuhkan tembok ketidakadilan. [*]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
