SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM -— Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggandeng akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo membedah draf RUU APBN 2027 dan evaluasi pelaksanaan APBN 2025.
Diskusi berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Konimex, Gedung Bachtiar Effendi FEB UNS, Jumat (21/8/2026).
Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, mengatakan FGD ini penting agar kebijakan fiskal nasional tidak hanya bicara angka makro, tapi juga merespon kebutuhan riil daerah.
“Komite 4 ingin memastikan kebijakan fiskal nasional ini dapat merespon kepentingan, kebutuhan, dan keinginan daerah yang semakin membesar,” ujar Nawardi yang juga anggota DPD RI dari Jawa Timur.
Hasil FGD ini nantinya akan dirumuskan menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pertimbangan resmi DPD RI sebelum disahkan di Sidang Paripurna Luar Biasa.
Dekan FEB UNS, Prof. Bhimo Rizky Samudro, menegaskan perguruan tinggi siap jadi mitra strategis pemerintah dalam proses legislasi anggaran.
“FEB UNS berharap masukan yang dihasilkan dapat memperkaya pertimbangan DPD RI dan bermanfaat bagi pemerataan pembangunan, khususnya di Jawa Tengah dan Solo Raya,” katanya.
Sekretaris UNS, Prof. Agus Riwanto, menambahkan sinergi kampus dan legislatif harus dijaga agar APBN benar-benar berpihak ke daerah.
Dalam FGD ini hadir pula Kepala Bappeda Jateng Yusmanto, pakar ekonomi ISEI Sunarsip, serta akademisi UNS Yogi Pasca Pratama dan Lukman Hakim.
Komite IV DPD RI menargetkan rekomendasi dari Solo ini bisa jadi bahan sinkronisasi antara kebijakan APBN, Transfer ke Daerah, dan APBD untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Prihatsari
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
